Kendari (Antaranews Sultra) - Pemerintah Kota Kendari, bertekad mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di daerah itu.
Plt Wali Kota Kendari, Sulkarnain usai menandatangi deklarasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) besama Kejari Kendari dan BPKP Perwakilan Provinsi Sultra di Kendari, Senin, mengatakan untuk menuju WBK dan WBBM maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berkoordinasi TP4D.
"TP4D ini yang membantu mengawal penggunaan anggaran kita, sehingga arah menuju WBK dan WBBM terbuka," katanya.
Dikatakan, TP4D ini akan mengarahkan penggunaan anggaran proyek agar tepat waktu, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat mutu sehingga hasil pembangunan tersebut dinikmati baik oleh masyarakat.
"Dana besar yang dikelola oleh pemerintah melalui proyek idealnya memang harus tepat waktu, tepat sasaran, penggunaan dan mutu," katanya.
Baca juga: Pemkot Kendari serahkan ambulance untuk 11 puskesmas
Sulkarnain mengaku, keberhasilan pemerintah Kendari dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi modal bahwa WBK bisa diwujudkan.
"Dengan deklarasi TP4D ini maka diharapkan juga bisa menunjang upaya pemerintah dalam mempertahankan opini WTP dari BPK setiap tahun terhadap LKPD," katanya.
(T.KR-SPR/C/I006/C/I006) 09-07-2018 19:44:12
Plt Wali Kota Kendari, Sulkarnain usai menandatangi deklarasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) besama Kejari Kendari dan BPKP Perwakilan Provinsi Sultra di Kendari, Senin, mengatakan untuk menuju WBK dan WBBM maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berkoordinasi TP4D.
"TP4D ini yang membantu mengawal penggunaan anggaran kita, sehingga arah menuju WBK dan WBBM terbuka," katanya.
Dikatakan, TP4D ini akan mengarahkan penggunaan anggaran proyek agar tepat waktu, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat mutu sehingga hasil pembangunan tersebut dinikmati baik oleh masyarakat.
"Dana besar yang dikelola oleh pemerintah melalui proyek idealnya memang harus tepat waktu, tepat sasaran, penggunaan dan mutu," katanya.
Baca juga: Pemkot Kendari serahkan ambulance untuk 11 puskesmas
Sulkarnain mengaku, keberhasilan pemerintah Kendari dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi modal bahwa WBK bisa diwujudkan.
"Dengan deklarasi TP4D ini maka diharapkan juga bisa menunjang upaya pemerintah dalam mempertahankan opini WTP dari BPK setiap tahun terhadap LKPD," katanya.
(T.KR-SPR/C/I006/C/I006) 09-07-2018 19:44:12