Kendari (Antaranews Sultra) - Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi, membenarkan akan melakukan perombakan atau mutasi lingkup pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sultra.
? ? ?Melalui Kadis Kominfo Sultra, Kusnadi, di Kendari, Jumat, Gubernur menyampaikan kalau rumor yang berkembang terkait pelantikan memang sedang diusulkan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan pusat.
"Memang ada surat usulan ke Kemmendagri yang dikirim gubernur terkait pelantikan sejumlah pimpinan OPD, tetapi belum dibalas dari Kemendagri apakah diterima atau tidak, sehingga pelantikan belum ada kejelasan," kata Kusnadi yang didampingi Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Setda Sultra, Harmin Ramba.
Gubernur mengaku tidak punya kepentingan politik dan gerbong dalam rencana mutasi pejabat tersebut karena hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.
"Karena tugas pejabat Gubernur itu tugasnya hanya melanjutkan pemerintahan dan mensukseskan pilkada di Sultra yakni Pilgub, Pilkada Kota Baubau, Kolaka dan Konawe," katanya.
Menurut dia, ada beberapa alasan sehingga harus melakukan mutasi di antaranya penyegaran terhadap beberapa SKPD yang sudah menduduki jabatan lebih lima tahun.
"Beliau pak gubernur hanya berpikir dalam rangkan efesiensi?pemerintahan," katanya.
Isu mutasi tersebut menjadi buah bibir di lingkup Pemprov Sultra dan masyarakat secara umum, karena seyogyanya pejabat Gubernur tidak melakukan mutasi menjelang pilgub Sultra karena akan menimbulkan reaksi politik.
? ? ?Melalui Kadis Kominfo Sultra, Kusnadi, di Kendari, Jumat, Gubernur menyampaikan kalau rumor yang berkembang terkait pelantikan memang sedang diusulkan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan pusat.
"Memang ada surat usulan ke Kemmendagri yang dikirim gubernur terkait pelantikan sejumlah pimpinan OPD, tetapi belum dibalas dari Kemendagri apakah diterima atau tidak, sehingga pelantikan belum ada kejelasan," kata Kusnadi yang didampingi Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Setda Sultra, Harmin Ramba.
Gubernur mengaku tidak punya kepentingan politik dan gerbong dalam rencana mutasi pejabat tersebut karena hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.
"Karena tugas pejabat Gubernur itu tugasnya hanya melanjutkan pemerintahan dan mensukseskan pilkada di Sultra yakni Pilgub, Pilkada Kota Baubau, Kolaka dan Konawe," katanya.
Menurut dia, ada beberapa alasan sehingga harus melakukan mutasi di antaranya penyegaran terhadap beberapa SKPD yang sudah menduduki jabatan lebih lima tahun.
"Beliau pak gubernur hanya berpikir dalam rangkan efesiensi?pemerintahan," katanya.
Isu mutasi tersebut menjadi buah bibir di lingkup Pemprov Sultra dan masyarakat secara umum, karena seyogyanya pejabat Gubernur tidak melakukan mutasi menjelang pilgub Sultra karena akan menimbulkan reaksi politik.