Kendari (Antaranews Sultra) - Calon walikota Baubau, Yusran Fahim tercatat sebagai calon kepala daerah terkaya berdasarkan daftar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp75.197.517.122.
Siaran pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima Antara di Kendari, Jumat, menyebutkan calon bupati Kolaka Ahmad Safei memiliki kekayaan Rp25.242.458.749 sedangkan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi sebanyak Rp22.025.900.000.
Calon wakil bupati Konawe Adi Jaya Putra memiliki kekayaan Rp15.256.036.427 dan calon wakil gubernur Sultra Hugua memiliki kekayaan Rp10.233.178.000.
Kekayaan kandidat calon kepala daerah lainnya yang juga akan berkompetisi meraih suara rakyat pada pilkada serentak 27 Juni 2018 berkisar antara ratusan juta hingga sembilan miliar.
Pasangan calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota mendeklarasikan LHPKN yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPK, Kejaksaan, Kementrian Dalam Negeri dan Kepolisian dalam forum pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN di kantor gubernur setempat.
Baca juga: KPK:laporkan jika tak jujur isi LHKPN
Pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN bagi pasangan calon kepala daerah untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi.
"Korupsi kepala daerah masih menjadi tantangan kita bersama. Ini salah satu upaya KPK untuk menghentikan," kata Pimpinan KPK Laode M. Syarif.
Baca juga: KPK: kekayaan Sultra salah kelola
Data KPK menyebutkan 18 gaburnur dan 71 wali kota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Berdasarkan fakta tersebut maka KPK memetakan sembilan titik rawan korupsi di lembaga pemerintah daerah.
Sembilan titik tersebut, adalah perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan proses penegakan hukum.
Selain di Provinsi Sultra juga kegiatan pilkada berintegritas 2018 dilaksanakan di 14 provinsi lain di Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku.Budi Suyanto
(T.S032/B/B008/B008) 20-04-2018 13:34:03
Siaran pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima Antara di Kendari, Jumat, menyebutkan calon bupati Kolaka Ahmad Safei memiliki kekayaan Rp25.242.458.749 sedangkan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi sebanyak Rp22.025.900.000.
Calon wakil bupati Konawe Adi Jaya Putra memiliki kekayaan Rp15.256.036.427 dan calon wakil gubernur Sultra Hugua memiliki kekayaan Rp10.233.178.000.
Kekayaan kandidat calon kepala daerah lainnya yang juga akan berkompetisi meraih suara rakyat pada pilkada serentak 27 Juni 2018 berkisar antara ratusan juta hingga sembilan miliar.
Pasangan calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota mendeklarasikan LHPKN yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPK, Kejaksaan, Kementrian Dalam Negeri dan Kepolisian dalam forum pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN di kantor gubernur setempat.
Baca juga: KPK:laporkan jika tak jujur isi LHKPN
Pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN bagi pasangan calon kepala daerah untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi.
"Korupsi kepala daerah masih menjadi tantangan kita bersama. Ini salah satu upaya KPK untuk menghentikan," kata Pimpinan KPK Laode M. Syarif.
Baca juga: KPK: kekayaan Sultra salah kelola
Data KPK menyebutkan 18 gaburnur dan 71 wali kota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Berdasarkan fakta tersebut maka KPK memetakan sembilan titik rawan korupsi di lembaga pemerintah daerah.
Sembilan titik tersebut, adalah perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan proses penegakan hukum.
Selain di Provinsi Sultra juga kegiatan pilkada berintegritas 2018 dilaksanakan di 14 provinsi lain di Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku.Budi Suyanto
(T.S032/B/B008/B008) 20-04-2018 13:34:03