Baubau (Antaranews Sultra) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menggelar rapat evaluasi serapan anggaran pembangunan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018.
Pejabat Wali Kota Baubau, Hado Hasina, di Baubau, Rabu, mengatakan rapat evaluasi serapan anggaran yang dirangkaikan dengan rapat BPK RI Perwakilan Sultra bersama SKPD se-Kota Baubau itu difokuskan pada DAK.
Dalam rapat tertutup bagi insan pers itu, kata Hado, ternyata masih ada beberapa kendala yang harus dibuat dan diubah, karena dalam pelaksanaannya itu timnya harus dibentuk terlebih dahulu terutama terkait dengan DAK swakelola.
"Dulu kalau kita rehab SMP/SMA ada konsultan dan pengawasannya, sekarang semua yang pakai swakelola sudah diubah oleh pusat tidak lagi ditender kalau di Diknas. Jadi yang akan merencanakan dan mengawasi itu tim pendamping," ujarnya.
Menurutnya, DAK yang mencapai puluhan miliar yang diperoleh Baubau khusus untuk swakelola yang dikelola sejumlah satuan kerja perangkat daerah memberikan dampak positif yang sangat besar bagi daerah.
Baca juga: Baubau upayakan honor tenaga perawat APBD Perubahan
"Kalau di Diknas ada seperti rehab atau perbaikan gedung sekolah. Begitu pula di Dinas PU ada kegiatan swakelola seperti MCK-plus yang dikelola oleh masyarakat karena lahannya disiapkan oleh masyarakat, sehingga tidak ditender," katanya.
Di samping itu, kata Hado, kehadiran BPK RI Perwakilan Sultra dalam pertemuan dengan SKPD merupakan agenda atau pemeriksaan rutin bagi seluruh perangkat daerah dalam hal pengelolaan keuangan.
"Pertemuan ini supaya teman-teman SKPD melayani BPK agar bisa selesai, sehingga kita bisa segera proses APBD-Perubahan 2018," katanya.
Pejabat Wali Kota Baubau, Hado Hasina, di Baubau, Rabu, mengatakan rapat evaluasi serapan anggaran yang dirangkaikan dengan rapat BPK RI Perwakilan Sultra bersama SKPD se-Kota Baubau itu difokuskan pada DAK.
Dalam rapat tertutup bagi insan pers itu, kata Hado, ternyata masih ada beberapa kendala yang harus dibuat dan diubah, karena dalam pelaksanaannya itu timnya harus dibentuk terlebih dahulu terutama terkait dengan DAK swakelola.
"Dulu kalau kita rehab SMP/SMA ada konsultan dan pengawasannya, sekarang semua yang pakai swakelola sudah diubah oleh pusat tidak lagi ditender kalau di Diknas. Jadi yang akan merencanakan dan mengawasi itu tim pendamping," ujarnya.
Menurutnya, DAK yang mencapai puluhan miliar yang diperoleh Baubau khusus untuk swakelola yang dikelola sejumlah satuan kerja perangkat daerah memberikan dampak positif yang sangat besar bagi daerah.
Baca juga: Baubau upayakan honor tenaga perawat APBD Perubahan
"Kalau di Diknas ada seperti rehab atau perbaikan gedung sekolah. Begitu pula di Dinas PU ada kegiatan swakelola seperti MCK-plus yang dikelola oleh masyarakat karena lahannya disiapkan oleh masyarakat, sehingga tidak ditender," katanya.
Di samping itu, kata Hado, kehadiran BPK RI Perwakilan Sultra dalam pertemuan dengan SKPD merupakan agenda atau pemeriksaan rutin bagi seluruh perangkat daerah dalam hal pengelolaan keuangan.
"Pertemuan ini supaya teman-teman SKPD melayani BPK agar bisa selesai, sehingga kita bisa segera proses APBD-Perubahan 2018," katanya.