Kendari (Antaranews Sultra) - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menargetkan tahun 2018 menuntaskan koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi.
Pimpinan KPK Basaria Padjaitan di Kendari, Rabu, mengatakan pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan dukungan segenap komponen bangsa.
"Rapat koordinasi dan supervisi yang digelar hari ini di Sultra salah satu wujud komitmen mencegah dan memberantas korupsi," kata Basaria Padjaitan.
KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi yang menghadirkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, Bappeda, BPKAD dan sekretaris daerah.
Tahun 2016, KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi di enam provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Riau, Papua, Papua Barat dan Aceh.
Sedangkan tahun 2017 suprevisi terselenggara pada 24 provinsi dan sisanya akan dituntaskan tahun 2018.
"Semua pihak berharap dengan terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi maka pengelolaan anggaran berjalan secara transparan," kata Padjaitan.
Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi mengajak jajaran pemerintah daerah menjadikan forum rapat koordinasi dan supervisi KPK sebagai tonggak perlawanan terhadap koruptor.
Baca juga: Kejaksaan mendukung jaringan masyarakat antikorupsi
"Kita semua berharap rapat supervisi KPK tidak sekadar seremoni tetapi diaplikasikan dalam peran dan tanggungjawab masing-masing sebagai abdi negara," kata Teguh.
(T.S032/B/B012/B012) 28-03-2018 11:36:12
Pimpinan KPK Basaria Padjaitan di Kendari, Rabu, mengatakan pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan dukungan segenap komponen bangsa.
"Rapat koordinasi dan supervisi yang digelar hari ini di Sultra salah satu wujud komitmen mencegah dan memberantas korupsi," kata Basaria Padjaitan.
KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi yang menghadirkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, Bappeda, BPKAD dan sekretaris daerah.
Tahun 2016, KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi di enam provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Riau, Papua, Papua Barat dan Aceh.
Sedangkan tahun 2017 suprevisi terselenggara pada 24 provinsi dan sisanya akan dituntaskan tahun 2018.
"Semua pihak berharap dengan terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi maka pengelolaan anggaran berjalan secara transparan," kata Padjaitan.
Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi mengajak jajaran pemerintah daerah menjadikan forum rapat koordinasi dan supervisi KPK sebagai tonggak perlawanan terhadap koruptor.
Baca juga: Kejaksaan mendukung jaringan masyarakat antikorupsi
"Kita semua berharap rapat supervisi KPK tidak sekadar seremoni tetapi diaplikasikan dalam peran dan tanggungjawab masing-masing sebagai abdi negara," kata Teguh.
(T.S032/B/B012/B012) 28-03-2018 11:36:12