Kendari (Antaranews Sultra) - Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi, memimpin rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota se-Sultra di Kantor Gubernur, Senin.
Dari 17 kabupaten kota hanya dua daerah yang tidak dihadiri langsung oleh kepala derahnya yakni Bupati Bombana dan Bupati Kolaka Utara tetapi diwakilkan.
Rakor tersebut dimanfaatan Pj Gubernur untuk menggali informasi terkait masing-masing daerah serta permasalahan apa yang paling penting di masing-masing daerah yang perlu penanganan bersama.
"Untuk memajukan Sultra ini secara keseluruhan maka dibutuhkan sinergitas pembangunan antara pemprov dan pemda kabupaten kota," katanya.
Ia mencontohkan, untuk pembangunan infrstruktur jalan di setiap daerah sangat dibutuhkan sinergitas untuk melihat porsi kewenangan masing-masing.
"Ada yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten kota. Kita lihat pada hirarki kewenangan siapa yang perlu kita beri dukungan dan dorongan bersama-sama," katanya.
Masing-masing bupati atau wali kota diberi kesempatan untuk memaparkan kondisi dan masalah pembangunan di daerah yang perlu dikoordinasikan dengan pemprov.
Bermacam-macam kompleksitas yang disampaikan masing-masing kepala daerah, di ataranya penanganan infrastruktur jalan, masalah aset antara Kota Baubau dan Buton, masalah ibu kota Buton Utara dan beberapa permasalah lainnya.
Dari berbagai permsalah tersebut Teguh Setyabudi meminta para kepala daerah agar bisa merangkum skala prioritas yang pembangunannya bisa dikordinasikan antara pemprov dan pemda kabupaten kota.
Dari 17 kabupaten kota hanya dua daerah yang tidak dihadiri langsung oleh kepala derahnya yakni Bupati Bombana dan Bupati Kolaka Utara tetapi diwakilkan.
Rakor tersebut dimanfaatan Pj Gubernur untuk menggali informasi terkait masing-masing daerah serta permasalahan apa yang paling penting di masing-masing daerah yang perlu penanganan bersama.
"Untuk memajukan Sultra ini secara keseluruhan maka dibutuhkan sinergitas pembangunan antara pemprov dan pemda kabupaten kota," katanya.
Ia mencontohkan, untuk pembangunan infrstruktur jalan di setiap daerah sangat dibutuhkan sinergitas untuk melihat porsi kewenangan masing-masing.
"Ada yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten kota. Kita lihat pada hirarki kewenangan siapa yang perlu kita beri dukungan dan dorongan bersama-sama," katanya.
Masing-masing bupati atau wali kota diberi kesempatan untuk memaparkan kondisi dan masalah pembangunan di daerah yang perlu dikoordinasikan dengan pemprov.
Bermacam-macam kompleksitas yang disampaikan masing-masing kepala daerah, di ataranya penanganan infrastruktur jalan, masalah aset antara Kota Baubau dan Buton, masalah ibu kota Buton Utara dan beberapa permasalah lainnya.
Dari berbagai permsalah tersebut Teguh Setyabudi meminta para kepala daerah agar bisa merangkum skala prioritas yang pembangunannya bisa dikordinasikan antara pemprov dan pemda kabupaten kota.