Kendari (Antaranews Sultra) - Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi, mengatakan, penugasan Wakil Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota tetap dikoordinasi dan dicermati bila mana ada kebijakan strategis yang akan dilakukan.
"Saya harap Plt Wali Kota Kendari tetap melakukan koordinasi dengan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP), meskipun saat ini telah menjadi tahanan KPK dalam kasus operasi tangkap tangan," katanya di Kendari, Jumat.
Menurut Teguh, sampai saat ini Adriatma Dwi Putra (ADP) masih sebagai Wali Kota Kendari, meskipun wewenang dan tugasnya sebagai wali kota itu harus diserahkan kepada wakilnya sebagai pelaksana tugas karena merupakan perintah Undang-Undang.
"Jadi tetap harus berkoordinasi dan berkomunikasi antara Plt Wali Kota dengan Wali Kota Kendari, bila ada hal-hal yang menyangkut kebijakan yang strategis," kata gubernur.
Pj Gubernur juga mengajak masyarakat Kota Kendari untuk tidak berandai-andai terkait kasus yang menimpah Wali Kota Kendari, karena hingga saat ini masih dalam proses penagangan KPK.
"Mari kita ciptakan Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sultra yang tetap kondusif, terutama menghadapi pilkada Gubernur Sultra dan perhitungan suara pada 27 Juni 2018," ujarnya.
Ia mengatakan, meski Kota Kendari bukan dari empat kabupaten/kota yang melakukan pilkada serentak, warga sebagai pemilih tetap akan menjadi peserta pada Pilkada Gubernur, sekaligus menyalurkan hak politiknya untuk memilih calon pemimpin Sultra lima tahun ke depan.
"Sebagai pejabat Gubernur Sultra, saya menginginkan proses pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota bisa berjalan dengan baik. Terutama sukses dalam pemerintahan dan sukses dalam Pilkda Gubernur dan bupati dan walikota," ujaranya.
Pilkada serentak di Sultra dilaksanakan empat kabupaten kota dan Provinsi, yakni pilkada Gubernur yang diikuti tiga pasan calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan Pilkada Kabupaten dilaksanakan di Kabupaten Kolaka diikuti dua Pasang calon Bupati dan Wakil Bupati.
Kemudian pilkada kabupaten Konawe diikuti empat pasang calon bupati dan wakil bupati dan Pilwali Kota Bauabau diikuti lima pasang calon wali kota dan wakil wali kota.
"Saya harap Plt Wali Kota Kendari tetap melakukan koordinasi dengan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP), meskipun saat ini telah menjadi tahanan KPK dalam kasus operasi tangkap tangan," katanya di Kendari, Jumat.
Menurut Teguh, sampai saat ini Adriatma Dwi Putra (ADP) masih sebagai Wali Kota Kendari, meskipun wewenang dan tugasnya sebagai wali kota itu harus diserahkan kepada wakilnya sebagai pelaksana tugas karena merupakan perintah Undang-Undang.
"Jadi tetap harus berkoordinasi dan berkomunikasi antara Plt Wali Kota dengan Wali Kota Kendari, bila ada hal-hal yang menyangkut kebijakan yang strategis," kata gubernur.
Pj Gubernur juga mengajak masyarakat Kota Kendari untuk tidak berandai-andai terkait kasus yang menimpah Wali Kota Kendari, karena hingga saat ini masih dalam proses penagangan KPK.
"Mari kita ciptakan Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sultra yang tetap kondusif, terutama menghadapi pilkada Gubernur Sultra dan perhitungan suara pada 27 Juni 2018," ujarnya.
Ia mengatakan, meski Kota Kendari bukan dari empat kabupaten/kota yang melakukan pilkada serentak, warga sebagai pemilih tetap akan menjadi peserta pada Pilkada Gubernur, sekaligus menyalurkan hak politiknya untuk memilih calon pemimpin Sultra lima tahun ke depan.
"Sebagai pejabat Gubernur Sultra, saya menginginkan proses pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota bisa berjalan dengan baik. Terutama sukses dalam pemerintahan dan sukses dalam Pilkda Gubernur dan bupati dan walikota," ujaranya.
Pilkada serentak di Sultra dilaksanakan empat kabupaten kota dan Provinsi, yakni pilkada Gubernur yang diikuti tiga pasan calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan Pilkada Kabupaten dilaksanakan di Kabupaten Kolaka diikuti dua Pasang calon Bupati dan Wakil Bupati.
Kemudian pilkada kabupaten Konawe diikuti empat pasang calon bupati dan wakil bupati dan Pilwali Kota Bauabau diikuti lima pasang calon wali kota dan wakil wali kota.