Baubau (Antaranews Sultra) - Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara mengharapkan pemerintah daerah setempat memperhatikan kesejahteraan tenaga perawat non PNS atau honorer yang bertugas di setiap puskesmas maupun rumah sakit di daerah itu.
"Harapan kita, ketika pemerintahan yang terpilih nanti di 2018 ini bisa memperhatikan nasib tenaga perawat tidak tetap itu, karena mengingat tenaga kesehatan ini sangat penting dan dibutuhkan," ujar Ketua Komisariat PPNI Kota Baubau, Asriani Lanto, di Baubau, Jumat.
Menurut dia, keluhan yang dialami perawat selama ini hanya menuntut ada insentif yang diberikan dalam menunjang kesejahteraan mereka, karena sampai saat ini insentif dari pemerintah khususnya bagi tenaga perawat honorer belum ada.
"Honor yang diperoleh hanya dari BPJS dan sukarela," katanya, seraya menyebutkan perawat non PNS di Baubau yang sudah terdata kurang lebih sebanyak 357 orang.
Asriani yang baru dilantik sebagai ketua komisariat PPNI Baubau juga mengatakan, tujuan komisariat dibentuk untuk menampung aspirasi dan keluhan-keluhan yang dialami para honorer itu.
"Jadi misalnya, kalau ada keluhan masalah di lapangan baik di puskesmas maupun di rumah sakit ditampung di komisariat, sebab, pengurus komisariat baik diposisi sekretaris dan wakil-wakil ketua ditunjuk untuk mewakili perawat-perawat ini," katanya.
Kendati demikian, kata dia, langkah-langkah yang diambil komisariat terkait masalah honorer yang disampaikan harus dilakukan pembahasan bersama karena tidak terlepas dari ketua PPNI.
"Tujuan organisasi ini untuk mempersatukan perawat-perawat baik yang berstatus PNS maupun yang non PNS," tuturnya.
"Harapan kita, ketika pemerintahan yang terpilih nanti di 2018 ini bisa memperhatikan nasib tenaga perawat tidak tetap itu, karena mengingat tenaga kesehatan ini sangat penting dan dibutuhkan," ujar Ketua Komisariat PPNI Kota Baubau, Asriani Lanto, di Baubau, Jumat.
Menurut dia, keluhan yang dialami perawat selama ini hanya menuntut ada insentif yang diberikan dalam menunjang kesejahteraan mereka, karena sampai saat ini insentif dari pemerintah khususnya bagi tenaga perawat honorer belum ada.
"Honor yang diperoleh hanya dari BPJS dan sukarela," katanya, seraya menyebutkan perawat non PNS di Baubau yang sudah terdata kurang lebih sebanyak 357 orang.
Asriani yang baru dilantik sebagai ketua komisariat PPNI Baubau juga mengatakan, tujuan komisariat dibentuk untuk menampung aspirasi dan keluhan-keluhan yang dialami para honorer itu.
"Jadi misalnya, kalau ada keluhan masalah di lapangan baik di puskesmas maupun di rumah sakit ditampung di komisariat, sebab, pengurus komisariat baik diposisi sekretaris dan wakil-wakil ketua ditunjuk untuk mewakili perawat-perawat ini," katanya.
Kendati demikian, kata dia, langkah-langkah yang diambil komisariat terkait masalah honorer yang disampaikan harus dilakukan pembahasan bersama karena tidak terlepas dari ketua PPNI.
"Tujuan organisasi ini untuk mempersatukan perawat-perawat baik yang berstatus PNS maupun yang non PNS," tuturnya.