Andoolo (Antaranews Sultra) - Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berencana menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak pada April 2018.
Wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalim di Andoolo, Rabu, mengatakan pilkades serentak itu perlu dipersiapkan secara matang agar kepanitiaannya dipastikan berintegritas.
"Ada beberapa permasalahan teknis yang perlu menjadi perhatian dan sesuai pengalaman sebelumnya," kata Wabup Konawe Selatan, Arsalim.
Arsalim mengatakan, permasalahan teknis yang harus jadi perhatian tersebut yang pertama adalah proses pembentukan Panitia harus memiliki kompetensi dan berintegritas.
"Artinya yang mampu bekerja secara profesional dan independen yang tidak berpihak pada salah satu calon. Misalnya ada kekurangan berkas atau tidak mampu memenuhi syarat lainnya, jangan diloloskan," katanya.
Selain itu, katanya, harus memberikan laporan dan konsultasi ke tingkat provinsi bahwa daerah itu akan menggelar pilkades serentak tujuannya untuk menjaga hubungan baik dengan provinsi.
"Sehingga dalam dua hari ini saya perintahkan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk berkomunikasi dengan pihak provinsi sekaligus pihak kepolisian dan pihak terkait agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
Menurut dia, pilkades serentak sangat rawan jadi harus serius perlakuannya dan berhati-hati dalam mengikuti setiap tahapannya.
"Dan sebagai Camat harus menjaga netralitas, dan jika ada sengketa akan diselesaikan di tingkat kecamatan, selanjutnya kabupaten hingga ke tingkat Pengadilan jika belum ada solusi dan jalan keluarnya," ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Sekda Konawe Selatan. Sjarif Sajang, camat se-Konawe Selatan, Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesra Konawe Selatan, Agusalim, Kepala DPMD Konawe Selatan, Sahlul.
Wakil Bupati Konawe Selatan, Arsalim di Andoolo, Rabu, mengatakan pilkades serentak itu perlu dipersiapkan secara matang agar kepanitiaannya dipastikan berintegritas.
"Ada beberapa permasalahan teknis yang perlu menjadi perhatian dan sesuai pengalaman sebelumnya," kata Wabup Konawe Selatan, Arsalim.
Arsalim mengatakan, permasalahan teknis yang harus jadi perhatian tersebut yang pertama adalah proses pembentukan Panitia harus memiliki kompetensi dan berintegritas.
"Artinya yang mampu bekerja secara profesional dan independen yang tidak berpihak pada salah satu calon. Misalnya ada kekurangan berkas atau tidak mampu memenuhi syarat lainnya, jangan diloloskan," katanya.
Selain itu, katanya, harus memberikan laporan dan konsultasi ke tingkat provinsi bahwa daerah itu akan menggelar pilkades serentak tujuannya untuk menjaga hubungan baik dengan provinsi.
"Sehingga dalam dua hari ini saya perintahkan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk berkomunikasi dengan pihak provinsi sekaligus pihak kepolisian dan pihak terkait agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
Menurut dia, pilkades serentak sangat rawan jadi harus serius perlakuannya dan berhati-hati dalam mengikuti setiap tahapannya.
"Dan sebagai Camat harus menjaga netralitas, dan jika ada sengketa akan diselesaikan di tingkat kecamatan, selanjutnya kabupaten hingga ke tingkat Pengadilan jika belum ada solusi dan jalan keluarnya," ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Sekda Konawe Selatan. Sjarif Sajang, camat se-Konawe Selatan, Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesra Konawe Selatan, Agusalim, Kepala DPMD Konawe Selatan, Sahlul.