Kolaka (Antaranews Sultra) - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (HIPPMA) Kolaka Selatan, melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat terkait keberadaan PT Damai Jaya Lestari salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tanggetada, Senin.
Dalam orasinya mahasiswa meminta pertanggungjawaban perusahaan itu yang menyebabkan banjir di beberapa desa yang ada di wilayah operasi PT Damai Jaya Lestari.
"Kami meminta pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas fenomena banjir yang menenggelamkan beberapa rumah warga di desa Oneha serta desa lainnya," kata Ramli salah satu kordinator lapangan.
Menurutnya sejak keberadaan perusahaan itu di Kecamatan Tanggetada persoalan banjir menjadi langganan di beberapa desa yang memang menjadi ring satu di wilayah itu seperti desa Oneha, Rahanggada, Popalia serta Kelurahan Anawoi.
Untuk itu kata Ramli mendesak perusahaan agar menjalankan kewajibannya yakni pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat dalam bentuk CSR sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Sudah beberapa tahun perusahaan ini beraktivitas namun belum juga mengeluarkan CSR kepada masyarakat sekitar," ungkapnya.
Usai melakukan orasi di depan kantor DPRD setempat, puluhan mahasiswa bersama masyarakat di wilayah selatan diterima ketua dan anggota DPRD lintas komisi.
Dalam pertemuan itu rapat yang di pimpin Ketua DPRD Parmin Dasir yang didampingi Ketua Komisi II, Sainal Amrin serta anggota dewan lainnya memberikan apresiasi kepada mahasiswa dan masyarakat.
"DPRD akan segera memanggil pemda dan perusahaan untuk menjelaskan persoalan ini," kata Parmin.
DPRD, kata dia, akan melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait dan perusahaan serta mahasiswa yang mewakili masyarakat agar persoalan banjir yang melanda desa Oneha beberapa waktu lalu.
" Saya minta adik-adik mahasiswa bersabar kita akan agendakan untuk memanggil pihak perusahaan," ungkap ketua PAN Kolaka itu.
(T.KR-DWS/B/H015/H015) 22-01-2018 15:36:57
Dalam orasinya mahasiswa meminta pertanggungjawaban perusahaan itu yang menyebabkan banjir di beberapa desa yang ada di wilayah operasi PT Damai Jaya Lestari.
"Kami meminta pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas fenomena banjir yang menenggelamkan beberapa rumah warga di desa Oneha serta desa lainnya," kata Ramli salah satu kordinator lapangan.
Menurutnya sejak keberadaan perusahaan itu di Kecamatan Tanggetada persoalan banjir menjadi langganan di beberapa desa yang memang menjadi ring satu di wilayah itu seperti desa Oneha, Rahanggada, Popalia serta Kelurahan Anawoi.
Untuk itu kata Ramli mendesak perusahaan agar menjalankan kewajibannya yakni pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat dalam bentuk CSR sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Sudah beberapa tahun perusahaan ini beraktivitas namun belum juga mengeluarkan CSR kepada masyarakat sekitar," ungkapnya.
Usai melakukan orasi di depan kantor DPRD setempat, puluhan mahasiswa bersama masyarakat di wilayah selatan diterima ketua dan anggota DPRD lintas komisi.
Dalam pertemuan itu rapat yang di pimpin Ketua DPRD Parmin Dasir yang didampingi Ketua Komisi II, Sainal Amrin serta anggota dewan lainnya memberikan apresiasi kepada mahasiswa dan masyarakat.
"DPRD akan segera memanggil pemda dan perusahaan untuk menjelaskan persoalan ini," kata Parmin.
DPRD, kata dia, akan melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait dan perusahaan serta mahasiswa yang mewakili masyarakat agar persoalan banjir yang melanda desa Oneha beberapa waktu lalu.
" Saya minta adik-adik mahasiswa bersabar kita akan agendakan untuk memanggil pihak perusahaan," ungkap ketua PAN Kolaka itu.
(T.KR-DWS/B/H015/H015) 22-01-2018 15:36:57