Kendari (Antaranews Sultra) - Anggota DPR RI Ridwan di Kendari, Minggu mengatakan semangat pencegahan dan pemberantasan narkotika dan obat obat berbahaya (narkoba) yang telah merambah seluruh eleman bangsa harus didukung dengan kebijakan anggaran yang kuat.
Komitmen mencegah dan memberantas narkoba tersebut, lanjut dia, tidak cukup dengan retorika tetapi dibutuhkan dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun parlemen atau DPR.
"Seperti apa yang dinyatakan Presiden bahwa Indonesia masuk kategori darurat narkoba. Narkoba sudah menyeret berbagai lapisan, termasuk aparat negara maka butuh keseriusan memerangi narkoba," kata Ridwan.
Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah mengalokasikan anggaran yang maksimal dan parlemen mendukung sepanjang usulan anggaran dimaksud didukung argumentasi yang rasional.
Pemangku kepentingan di negeri ini harus sadar bahwa tidak tertutup kemungkinan negara lain memilih strategi menghancurkan Indonesia melalui narkoba.
Indikasi tersebut, lanjut dia, dapat diamati dari sasaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar melibatkan anak-anak remaja berusia sekolah.
"Generasi muda pelajar dan mahasiswa adalah aset bangsa. Kalau generasi muda bangsa Indonesia sudah dikuasai Narkoba maka ambruklah bangsa kita," ujarnya.
Deteksi dini narkoba juga dapat diberlakukan pada sekolah akademi atau lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah umum (SMU) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
"Kita sudah mengetahui dan menyaksikan melalui pemberitaan media bahwa narkoba sudah
menyentuh seluruh elemen, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat birokrasi sehingga pencegahannya pun tanpa pilih merk," katanya.
Poltisi Golkar asal Sultra mengapresiasi terobosoan perguruan tinggi Indonesia yang membentuk konsorsium pencegahan narkoba sebagai metode strategis mencegah barang haram tersebut masuk kampus.
"Kita tidak bisa jamin bahwa kampus bersih dari narkoba tetapi harus optimistis untuk mencegah lembaga ilmiah sebagai sasaran pasar narkoba," katanya.
Komitmen mencegah dan memberantas narkoba tersebut, lanjut dia, tidak cukup dengan retorika tetapi dibutuhkan dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun parlemen atau DPR.
"Seperti apa yang dinyatakan Presiden bahwa Indonesia masuk kategori darurat narkoba. Narkoba sudah menyeret berbagai lapisan, termasuk aparat negara maka butuh keseriusan memerangi narkoba," kata Ridwan.
Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah mengalokasikan anggaran yang maksimal dan parlemen mendukung sepanjang usulan anggaran dimaksud didukung argumentasi yang rasional.
Pemangku kepentingan di negeri ini harus sadar bahwa tidak tertutup kemungkinan negara lain memilih strategi menghancurkan Indonesia melalui narkoba.
Indikasi tersebut, lanjut dia, dapat diamati dari sasaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar melibatkan anak-anak remaja berusia sekolah.
"Generasi muda pelajar dan mahasiswa adalah aset bangsa. Kalau generasi muda bangsa Indonesia sudah dikuasai Narkoba maka ambruklah bangsa kita," ujarnya.
Deteksi dini narkoba juga dapat diberlakukan pada sekolah akademi atau lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah umum (SMU) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
"Kita sudah mengetahui dan menyaksikan melalui pemberitaan media bahwa narkoba sudah
menyentuh seluruh elemen, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat birokrasi sehingga pencegahannya pun tanpa pilih merk," katanya.
Poltisi Golkar asal Sultra mengapresiasi terobosoan perguruan tinggi Indonesia yang membentuk konsorsium pencegahan narkoba sebagai metode strategis mencegah barang haram tersebut masuk kampus.
"Kita tidak bisa jamin bahwa kampus bersih dari narkoba tetapi harus optimistis untuk mencegah lembaga ilmiah sebagai sasaran pasar narkoba," katanya.