Buranga (Antaranews Sultra) - Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, antusias mendukung program pemerintah mengembangkan kawasan komersial berbasis masyarakat di Kawasan Dermaga Feri Labuan Bajo.
Kepala Desa Labuan Bajo, Anhar, mengatakan, isu yang tersebar bahwa masyarakat Desa Labuan Bajo menolak pembangunan kawasan komersial berbasis masyarakat di Pelabuhan Feri Labuan Bajo ternyata tidak benar.
"Rumor yang berkembang masyarakat saya menolak program pemerintan itu, saya rasa tidak benar, soalnya kami justru dukung penuh program pemerintah ini karena sangat positif, " kata Anhar.
Kawasan komersial yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sultra bersama Pemda Kanupaten Buton Utara tersebut justru dibantu oleh masyarakat.
"Bahkan sebahagain rumah masyarakat yang masuk dalam areal pembanguan kawasan komersial itu pemerintan instruksikan mereka pindah. Warga kami dengan berbesar hati pindah tanpa melawan," ujarnya.
Musrikin (40) warga yang dipindahkan rumahnya mengaku tidak menolak pemerintah terkait pembangunan kawasan komersial berbasis jalan itu.
"Ini hal positif sehingga kami tidak keberatan untuk pindah. Awalnya memang kami tidak setuju, tetapi pas pemerintah provinsi waktu itu pak Hado Hasina selaku Kepala Dinas Perhubungan bertemu kami dan memberikan penjelas kami langsung setuju, ternyata kami tidak dirugikan," katanya.
La Ode Mane, warga Labuan Bajo ini juga mengatakan hal yang sama bajwa dirinya tidak menolak kebijakan pemerintah tersebut yang ingin kembangkan kawasan komersil berbasis masyarakat.
"Kami setuju dipindahkan oleh pemerintan provinsi dan Pemda Buton Utara, karena mereka menyiapkan lokasi untuk memindahkan kami. Sedangkan lahan kami yang lama sekarang dipake untuk pembangunan kawasan komersial berbasis masysrakat," katanya.
Kepala Desa Labuan Bajo, Anhar, mengatakan, isu yang tersebar bahwa masyarakat Desa Labuan Bajo menolak pembangunan kawasan komersial berbasis masyarakat di Pelabuhan Feri Labuan Bajo ternyata tidak benar.
"Rumor yang berkembang masyarakat saya menolak program pemerintan itu, saya rasa tidak benar, soalnya kami justru dukung penuh program pemerintah ini karena sangat positif, " kata Anhar.
Kawasan komersial yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sultra bersama Pemda Kanupaten Buton Utara tersebut justru dibantu oleh masyarakat.
"Bahkan sebahagain rumah masyarakat yang masuk dalam areal pembanguan kawasan komersial itu pemerintan instruksikan mereka pindah. Warga kami dengan berbesar hati pindah tanpa melawan," ujarnya.
Musrikin (40) warga yang dipindahkan rumahnya mengaku tidak menolak pemerintah terkait pembangunan kawasan komersial berbasis jalan itu.
"Ini hal positif sehingga kami tidak keberatan untuk pindah. Awalnya memang kami tidak setuju, tetapi pas pemerintah provinsi waktu itu pak Hado Hasina selaku Kepala Dinas Perhubungan bertemu kami dan memberikan penjelas kami langsung setuju, ternyata kami tidak dirugikan," katanya.
La Ode Mane, warga Labuan Bajo ini juga mengatakan hal yang sama bajwa dirinya tidak menolak kebijakan pemerintah tersebut yang ingin kembangkan kawasan komersil berbasis masyarakat.
"Kami setuju dipindahkan oleh pemerintan provinsi dan Pemda Buton Utara, karena mereka menyiapkan lokasi untuk memindahkan kami. Sedangkan lahan kami yang lama sekarang dipake untuk pembangunan kawasan komersial berbasis masysrakat," katanya.