Kendari, Antara Sultra - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara menggelar rapat kelompok kerja (pokja) pengarustamaan gender (PUG), Senin (27/11).
Rilis yang diterima dari BNNP Sultra di Kendari, Kamis, menyebutkan, pada rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda, Kepala Dinas P3A, PPKB Sultra, BNNP, Dinas Perindag, Kesbangpol, BKD, Dinas Sosial, Pariwisata, Kominfo, Setda, Nakertrans dan lain-lain.
Pada rapat yang dibuka Kepala P3A PPKN tersebut menjelaskan beberapa hal yaitu pembentukan pocal poin di setiap instansi dengan SK masing-masing, mempromosikan dan memfasilitasi PUG, dan sosialisasi dan advokasi.
Pada acara tersebut juga dilaksanakan diskusi dan masing-masing instansi memberikan masukan seperti agar rapat dipimpin oleh Gubernur Sultra (usulan dari Pemprov Sultra), sedangkan BNNP Sultra yang diwakili Kabid P2M menyampaikan beberapa hal yaitu memberikan penjelasan singkat dan jelas soal PUG, data-data yang dibutuhkan karena data yang diisi terlalu teoritis, yang terpenting adalah implementatif.
Kemudian dari Biro Hukum mengusulkan sebaiknya Permendagri dan Perda PUG disosialisasikan kepada pejabat eseleon, sedangkan Dinas Nakertrans sudah melaksanakan PUG.
Rilis yang diterima dari BNNP Sultra di Kendari, Kamis, menyebutkan, pada rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda, Kepala Dinas P3A, PPKB Sultra, BNNP, Dinas Perindag, Kesbangpol, BKD, Dinas Sosial, Pariwisata, Kominfo, Setda, Nakertrans dan lain-lain.
Pada rapat yang dibuka Kepala P3A PPKN tersebut menjelaskan beberapa hal yaitu pembentukan pocal poin di setiap instansi dengan SK masing-masing, mempromosikan dan memfasilitasi PUG, dan sosialisasi dan advokasi.
Pada acara tersebut juga dilaksanakan diskusi dan masing-masing instansi memberikan masukan seperti agar rapat dipimpin oleh Gubernur Sultra (usulan dari Pemprov Sultra), sedangkan BNNP Sultra yang diwakili Kabid P2M menyampaikan beberapa hal yaitu memberikan penjelasan singkat dan jelas soal PUG, data-data yang dibutuhkan karena data yang diisi terlalu teoritis, yang terpenting adalah implementatif.
Kemudian dari Biro Hukum mengusulkan sebaiknya Permendagri dan Perda PUG disosialisasikan kepada pejabat eseleon, sedangkan Dinas Nakertrans sudah melaksanakan PUG.