Kendari, Antara Sultra - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Temggara mengusulkan pembangunan pangkalan pendaratan ikan ke Pemerintah Pusat.
Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Tri Kusna di Kendari, Selasa mengatakan usulan anggaran pembangunan peningkatan pangkalan pendaratan ikan senilai Rp43 miliar.
"Pangkalan pendaratan ikan bermanfaat untuk nelayan, pedagang dan konsumen sehingga dibutuhkan untuk mneingkatkan kesejahteraan nelayan," kata Tri Kusna.
Adapun lokasi pembangunan pangkalan pendaratan ikan diseleksi dari sembilan kabupaten dengan beberapa pertimbangan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Ketua DPRD Sultra Abdulrahman Shaleh mengapresiasi usulan pembangunan pangkalan pendaratan ikan karena dibutuhkan nelayan dan pedagang dalam melakukan transaksi.
"DPRD Sultra mendukung seratus persen. Jika diperlukan DPRD akan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat," kata Rahman yang juga Ketua DPW PAN Sultra.
Sultra sebagai provinsi perairan membutuhkan pembangunan infrastruktur wilayah pesisir untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir, antara lain pelabuhan rakyat dan pangkalan pendaratan ikan.
Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Tri Kusna di Kendari, Selasa mengatakan usulan anggaran pembangunan peningkatan pangkalan pendaratan ikan senilai Rp43 miliar.
"Pangkalan pendaratan ikan bermanfaat untuk nelayan, pedagang dan konsumen sehingga dibutuhkan untuk mneingkatkan kesejahteraan nelayan," kata Tri Kusna.
Adapun lokasi pembangunan pangkalan pendaratan ikan diseleksi dari sembilan kabupaten dengan beberapa pertimbangan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Ketua DPRD Sultra Abdulrahman Shaleh mengapresiasi usulan pembangunan pangkalan pendaratan ikan karena dibutuhkan nelayan dan pedagang dalam melakukan transaksi.
"DPRD Sultra mendukung seratus persen. Jika diperlukan DPRD akan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat," kata Rahman yang juga Ketua DPW PAN Sultra.
Sultra sebagai provinsi perairan membutuhkan pembangunan infrastruktur wilayah pesisir untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir, antara lain pelabuhan rakyat dan pangkalan pendaratan ikan.