Buranga, Antara Sultra - Anggota Komisi IX DPR RI Tina Nur Alam bekerja sama dengan BKKBN Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan sosialisasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) di Wanggudu, Kabupaten Buton Utara, Sabtu (25/11).
Kegiatan bertema "Mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP" itu dikemas dalam bentuk "talk show" . Hadir pada acara itu Bupati Buton Utara Abu Hasan dan pejabat lingkup BKKBN Sultra.
"Selaku anggota Komisi IX DPR RI, saya juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan program KKBPK di daerah. Artinya, baik secara tupoksi maupun moril kami berkewajiban untuk membantu menyosialisasikan program KKBPK melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, pelayanan KB dan penyuluhan kesehatan reproduksi," katanya.
Ia mengatakan secara umum di Sultra pemilihan kontrasepsi oleh masyarakat masih didominasi oleh pil dan suntik, masyarakat belum sepenuhnya paham kelebihan dan kekurangan masing-masing kontrasepsi.
"Masyarakat harus mengetahui dalam pemilihan kontrasepsi modern saat ini seperti implant (susuk), IUD atau spiral, vasektomi dan tubektomi ini lebih unggul dalam berbagai hal," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sultra tersebut.
Bupati Buton Utara Abu Hasan mengapresiasi kegiatan itu dan menganjurkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti program KB dengan vasektomi.
"Ini sebagai komitmen dan wujud dukungan Pemda Buton Utara dalam mendukung program KKBPK di daerah ini," katanya.
Kabid KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Sultra La Dia mengapresiasi dukungan dan partisipasi Pemkab Buton Utara dalam pengembangan program KKBPK di daerah itu.
Ketua Panitia yang merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Buton Utara Mansyur melaporkan kegiatan itu diikuti 300 peserta terdiri para pejabat eselon II Buton Utara, para camat, kepala desa dan lurah se-Buton Utara, penyuluh KKBPK, Babinsa, PKK Kecamatan dan desa/kelurahan dan unsur terkait lainnya.
Kegiatan bertema "Mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP" itu dikemas dalam bentuk "talk show" . Hadir pada acara itu Bupati Buton Utara Abu Hasan dan pejabat lingkup BKKBN Sultra.
"Selaku anggota Komisi IX DPR RI, saya juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan program KKBPK di daerah. Artinya, baik secara tupoksi maupun moril kami berkewajiban untuk membantu menyosialisasikan program KKBPK melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, pelayanan KB dan penyuluhan kesehatan reproduksi," katanya.
Ia mengatakan secara umum di Sultra pemilihan kontrasepsi oleh masyarakat masih didominasi oleh pil dan suntik, masyarakat belum sepenuhnya paham kelebihan dan kekurangan masing-masing kontrasepsi.
"Masyarakat harus mengetahui dalam pemilihan kontrasepsi modern saat ini seperti implant (susuk), IUD atau spiral, vasektomi dan tubektomi ini lebih unggul dalam berbagai hal," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sultra tersebut.
Bupati Buton Utara Abu Hasan mengapresiasi kegiatan itu dan menganjurkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti program KB dengan vasektomi.
"Ini sebagai komitmen dan wujud dukungan Pemda Buton Utara dalam mendukung program KKBPK di daerah ini," katanya.
Kabid KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Sultra La Dia mengapresiasi dukungan dan partisipasi Pemkab Buton Utara dalam pengembangan program KKBPK di daerah itu.
Ketua Panitia yang merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Buton Utara Mansyur melaporkan kegiatan itu diikuti 300 peserta terdiri para pejabat eselon II Buton Utara, para camat, kepala desa dan lurah se-Buton Utara, penyuluh KKBPK, Babinsa, PKK Kecamatan dan desa/kelurahan dan unsur terkait lainnya.