Kendari, Antara Sultra - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, terus berupaya meningkatkan peran pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
Salah satu upaya tersebut adalah menggelar workshop dan advokasi KLA melibatkan pihak terkait yang dilaksanakan di Aula Bertaqwa Kantor Wali Kota Kendari, Kamis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Alamsyah Lotunani, saat membuka kegiatan itu mengungkapkan, workshop tersebut merupakan forum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk membahas cara penanganan masalah-masalah terhadap anak.
"Dan melalui forum ini juga sekaligus media untuk membuat komitmen semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam gugus tugas untuk melaksanakan 31 hak anak yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan anak, kemudian apa yang perlu dilindungi terhadap anak," kata Alamsyah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kendari, Sri Yastin, menyatakan tujuannya untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terkait dan koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan KLA serta memperkuat peran dan kapasitas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.
Dijelaskan, KLA merupakan sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
"Untuk mewujudkan KLA maka tidak bisa hanya dibebankan kepada DP3A, tetapi butuh keterlibatan semua pihak. Siapa berbuat apa sesuai dengan target," katanya.
Workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri sejumlah kepala SKPD lingkup Pemkot Kendari, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Polres Kendari dan pihak terkait atau pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu upaya tersebut adalah menggelar workshop dan advokasi KLA melibatkan pihak terkait yang dilaksanakan di Aula Bertaqwa Kantor Wali Kota Kendari, Kamis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Alamsyah Lotunani, saat membuka kegiatan itu mengungkapkan, workshop tersebut merupakan forum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk membahas cara penanganan masalah-masalah terhadap anak.
"Dan melalui forum ini juga sekaligus media untuk membuat komitmen semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam gugus tugas untuk melaksanakan 31 hak anak yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan anak, kemudian apa yang perlu dilindungi terhadap anak," kata Alamsyah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kendari, Sri Yastin, menyatakan tujuannya untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terkait dan koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan KLA serta memperkuat peran dan kapasitas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.
Dijelaskan, KLA merupakan sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
"Untuk mewujudkan KLA maka tidak bisa hanya dibebankan kepada DP3A, tetapi butuh keterlibatan semua pihak. Siapa berbuat apa sesuai dengan target," katanya.
Workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri sejumlah kepala SKPD lingkup Pemkot Kendari, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Polres Kendari dan pihak terkait atau pemangku kepentingan lainnya.