Kendari, Antara Sultra - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Provinsi Sultra Dalam Angka 2017 yang dihadiri peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD), instansi/lembaga, dan akademisi, di Kendari, Kamis.
Kepala BPS Sultra Atqo Mardiyanto mengatakan, FGD ini dilaksanakan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dalam hal pengumpulan data sektoral yang terdapat dalam publikasi Provinsi Sultra Dalam Angka 2017.
Ia mengatakan, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini yang bersumber dari berbagai OPD, instansi atau lembaga.
"Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 31 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Atqo.
Menurut dia, data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan serta digunakan untuk berbagai riset/penelitian.
"Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, inkonsistensi data serta adanya perubahan alur data sektoral sejak berlaku otonomi daerah," katanya pula.
Atqo berharap, FGD itu sebagai langkah awal dan cerdas untuk menghasilkan data tentang Sultra yang akurat.
"Intinya, untuk bisa menghasilkan kualitas data yang akurat maka bangun komunikasi dua arah. Data berkualitas atau satu data. Bukan hanya harus keluar dari BPS, tetapi dari pintu mana pun asalkan menggunakan metode yang sama yang dianut BPS," katanya lagi.
Kepala BPS Sultra Atqo Mardiyanto mengatakan, FGD ini dilaksanakan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dalam hal pengumpulan data sektoral yang terdapat dalam publikasi Provinsi Sultra Dalam Angka 2017.
Ia mengatakan, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini yang bersumber dari berbagai OPD, instansi atau lembaga.
"Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 31 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Atqo.
Menurut dia, data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan serta digunakan untuk berbagai riset/penelitian.
"Penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, inkonsistensi data serta adanya perubahan alur data sektoral sejak berlaku otonomi daerah," katanya pula.
Atqo berharap, FGD itu sebagai langkah awal dan cerdas untuk menghasilkan data tentang Sultra yang akurat.
"Intinya, untuk bisa menghasilkan kualitas data yang akurat maka bangun komunikasi dua arah. Data berkualitas atau satu data. Bukan hanya harus keluar dari BPS, tetapi dari pintu mana pun asalkan menggunakan metode yang sama yang dianut BPS," katanya lagi.