Kendari, Antara Sultra - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengharapkan daerah-daerah lebih transparan dalam memberikan informasi, terutama dalam pengelolaan keuangan di daerahnya.
"Keterbukaan informasi publik saat ini, tak ada lagi ruang maupun jeda yang bisa ditutupi apalagi itu menyangkut pengelolaan anggaran baik itu APBN, APBD maupun anggaran yang bersumber dari pihak lain, karena setiap publik wajib mengetahuinya," ujar Kepala BPK Perwakilan sultra, Widyatmantoro, saat membuka Media Workshop bertemakan `Publication Meeting Stakeholder and Media` di aula kantor BPK Sultra di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, informasi terkait laporan hasil keuangan setiap daerah, selalu menjadi topik yang `seksi` dan banyak dicari oleh rekan-rekan media, sehingga apapun bentuknya terkait penggunaan dan pelaporannya harus disampaikan dengan baik dan tidak ditutup-tutupi.
Apalagi daerah-daerah yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka penyampaian informasi dari para humas sebagi juru bicara pemkab harus mampu menjelaskan dengan sedetail mungkin dan tidak justru memberi informasi yang ditutupi.
Kegiatan media Workshop, kata Widya digelar dalam rangka membangun kerja sama antara BPK, humas pemda dan media massa dengan catatan memberi informasu itu sesuai dengan aturan, Sementara bagi media tentu ada kode etik tersendiri.
"Kegiatan ini tujuannya adalah membangun kerja sama antara semua stakeholder yang ada, antara BPK, Humas Pemda dan juga media massa guna menyeimbangkan publikasi laporan hasil pemeriksaan," ucap Widya yang diteruskan Kasubag Humas BPK Sultra, Nur Kurniawan.
Kata Nur Kurniawan, bahwa workshop ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja dari humas pemda yang berkaitan dengan transparansi informasi.
Ia mengharapkan, pemda-pemda yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian mampu mempertahankan capaian yang telah diraih.
"Kami harapkan juga Pemda yang dapat WTP agar bisa lebih dipertahankan lagi sebab penilaian itu dapat berubah setiap tahunnya," tambah Nur Kurniawan.
"Keterbukaan informasi publik saat ini, tak ada lagi ruang maupun jeda yang bisa ditutupi apalagi itu menyangkut pengelolaan anggaran baik itu APBN, APBD maupun anggaran yang bersumber dari pihak lain, karena setiap publik wajib mengetahuinya," ujar Kepala BPK Perwakilan sultra, Widyatmantoro, saat membuka Media Workshop bertemakan `Publication Meeting Stakeholder and Media` di aula kantor BPK Sultra di Kendari, Selasa.
Ia mengatakan, informasi terkait laporan hasil keuangan setiap daerah, selalu menjadi topik yang `seksi` dan banyak dicari oleh rekan-rekan media, sehingga apapun bentuknya terkait penggunaan dan pelaporannya harus disampaikan dengan baik dan tidak ditutup-tutupi.
Apalagi daerah-daerah yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka penyampaian informasi dari para humas sebagi juru bicara pemkab harus mampu menjelaskan dengan sedetail mungkin dan tidak justru memberi informasi yang ditutupi.
Kegiatan media Workshop, kata Widya digelar dalam rangka membangun kerja sama antara BPK, humas pemda dan media massa dengan catatan memberi informasu itu sesuai dengan aturan, Sementara bagi media tentu ada kode etik tersendiri.
"Kegiatan ini tujuannya adalah membangun kerja sama antara semua stakeholder yang ada, antara BPK, Humas Pemda dan juga media massa guna menyeimbangkan publikasi laporan hasil pemeriksaan," ucap Widya yang diteruskan Kasubag Humas BPK Sultra, Nur Kurniawan.
Kata Nur Kurniawan, bahwa workshop ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja dari humas pemda yang berkaitan dengan transparansi informasi.
Ia mengharapkan, pemda-pemda yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian mampu mempertahankan capaian yang telah diraih.
"Kami harapkan juga Pemda yang dapat WTP agar bisa lebih dipertahankan lagi sebab penilaian itu dapat berubah setiap tahunnya," tambah Nur Kurniawan.