Kendari, Antara Sultra - Kader Partai Golongan karya (Golkar) harus konsisten terkait pengambilan keputusan partai terhadap pemberian rekomendasi bagi setiap bakal calon gubernur dan calon bupati dan wali kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di wilayah tahun 2018.
Ketua DPD II Paartai Golkar Konawe Selatan, Irham Kalenggo di Kendari, Senin mengatakan bahwa pemberian rekomendasi dari partai untuk bakal calon gubernur Sultra maupun bupati dan wali kota yang akan mengikuti pilkada serentak tidak harus diwajibkan dari kalangan kader partai.
"Jadi untuk pemberian rekomendasi bagi setiap bakal calon bisa saja dari kalangan non kader, karena partai melihat sosok yang lebih berpotensi menjadi pemenang. Jadi kader partai harus konsisten untuk menerimanya," ujarnya.
Irham Kalenggo yang juga Ketua DPRD Konawe Selatan itu mengatakan bahwa pemberian rekomendasi bagi setiap bakal calon itu tidak hanya melihat karena sosok atau tokoh dari pemimpin itu, namun juga melalui hasil survei lembaga independen yang terpercaya selama ini.
Ia mengatakan, pemberian rekomendasi nantinya adalah hasil pertimbangan dari berbagai indikator yang sudah disusun oleh internal partai secara profesional dan diterima semua pihak.
"Apapun keputusan partai mengenai pemberian rekomendasi kepada bakal calon gubernur maupun kepada calon bupati dan wali kota yang menyelenggarakan Pilkada, maka kami harus terima karna itu merupakan keputusan yang diambil dari berbagai pengamatan tim," terangnya.
Untuk diketahui, perolehan kursi di DPRD Sultra saat ini berada pada urutan kedua terbesar dengan memiliki tujuh dari 45 kursi di DPRD atau di bawah Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki sembilan kursi di DPRD, artinya masih membutuhkan dua kursi lagi untuk bisa mengusung calon gubernur dan wakilnya pada pilkada lima tahun.
Ketua DPD II Paartai Golkar Konawe Selatan, Irham Kalenggo di Kendari, Senin mengatakan bahwa pemberian rekomendasi dari partai untuk bakal calon gubernur Sultra maupun bupati dan wali kota yang akan mengikuti pilkada serentak tidak harus diwajibkan dari kalangan kader partai.
"Jadi untuk pemberian rekomendasi bagi setiap bakal calon bisa saja dari kalangan non kader, karena partai melihat sosok yang lebih berpotensi menjadi pemenang. Jadi kader partai harus konsisten untuk menerimanya," ujarnya.
Irham Kalenggo yang juga Ketua DPRD Konawe Selatan itu mengatakan bahwa pemberian rekomendasi bagi setiap bakal calon itu tidak hanya melihat karena sosok atau tokoh dari pemimpin itu, namun juga melalui hasil survei lembaga independen yang terpercaya selama ini.
Ia mengatakan, pemberian rekomendasi nantinya adalah hasil pertimbangan dari berbagai indikator yang sudah disusun oleh internal partai secara profesional dan diterima semua pihak.
"Apapun keputusan partai mengenai pemberian rekomendasi kepada bakal calon gubernur maupun kepada calon bupati dan wali kota yang menyelenggarakan Pilkada, maka kami harus terima karna itu merupakan keputusan yang diambil dari berbagai pengamatan tim," terangnya.
Untuk diketahui, perolehan kursi di DPRD Sultra saat ini berada pada urutan kedua terbesar dengan memiliki tujuh dari 45 kursi di DPRD atau di bawah Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki sembilan kursi di DPRD, artinya masih membutuhkan dua kursi lagi untuk bisa mengusung calon gubernur dan wakilnya pada pilkada lima tahun.