Kendari, Antara Sultra - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Muhammad Rifai Darus, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan karateker untuk KNPI Sulawesi Tenggara.
"Saya tidak pernah mengeluatkan karateker KNPI Sultra, karena sudah ada ketuanya yakni Syahrul Beddu. Kalau karakter, kan ada atasannya, bukan klaiman saja," kata Rifai Darus di Kendari, Selasa, menanggapi adanya pihak yang mengaku karateker KNPI Sultra.
Ia mengatakan, kalau ada lembaga namanya mirip dengan KNPI yang mengaku karateker jelas berbeda dengan KNPI yang dipimpinnya.
"Karena secara organisasi saja sudah berbeda. Tidak ada KNPI versi lain. Yang ada adalah organisasi menggukan nama mirip KNPI," kata Rifai.
Ia mengaku, setelah Kongres di Papua, banyak oknum yang membentuk organisasi yang mirip KNPI. Yakni, KNPI Pemuda Indonesia dan mucul lagi DPP KNPI.
"Ini nama organisasi, bukan struktur atau hirarki organisasi. Harus dipahami oleh pemerintah bahwa organisasi ini berbeda," katanya.
Dikatakan, sudah ada klarifikasi dari Kemenkumham terkait status organisasi tersebur, dan semuanya dianggap ada oleh pemerintah.
"Hanya saja, yang berbeda adalah AD ART, beda kantor dan berbeda badan hukum," katanya.
"Saya tidak pernah mengeluatkan karateker KNPI Sultra, karena sudah ada ketuanya yakni Syahrul Beddu. Kalau karakter, kan ada atasannya, bukan klaiman saja," kata Rifai Darus di Kendari, Selasa, menanggapi adanya pihak yang mengaku karateker KNPI Sultra.
Ia mengatakan, kalau ada lembaga namanya mirip dengan KNPI yang mengaku karateker jelas berbeda dengan KNPI yang dipimpinnya.
"Karena secara organisasi saja sudah berbeda. Tidak ada KNPI versi lain. Yang ada adalah organisasi menggukan nama mirip KNPI," kata Rifai.
Ia mengaku, setelah Kongres di Papua, banyak oknum yang membentuk organisasi yang mirip KNPI. Yakni, KNPI Pemuda Indonesia dan mucul lagi DPP KNPI.
"Ini nama organisasi, bukan struktur atau hirarki organisasi. Harus dipahami oleh pemerintah bahwa organisasi ini berbeda," katanya.
Dikatakan, sudah ada klarifikasi dari Kemenkumham terkait status organisasi tersebur, dan semuanya dianggap ada oleh pemerintah.
"Hanya saja, yang berbeda adalah AD ART, beda kantor dan berbeda badan hukum," katanya.