Kendari, Antara Sultra- Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan pengelolaan 13 terminal tipe C yang tersebar di daerah itu.
Kepala Dishub Sultra Hado Hasina, di Kendari, Rabu mengatakan, 13 terminal tipe C yang akan dikembangkan tersebut adalah Terminal Wasage di Kabupaten Buton, Terminal Kasipute di Bombana, Terminal Lagadi di Muna Barat, erminal Tampo di Muna.
"Kemudian terminal Lacaria di Kolaka Utara, Terminal Mangolo di Kolaka, Termi9nal Tawainalu di Kolaka Timur, Terminal Lahimbua di Konawe Utara, Terminal Rahabangga di Konawe," katanya.
Selanjutnya kata Hadi, Terminal Palangga di Konawe Selatan, Terminal Lombe di Buton Tengah, Terminal Labuan Bajo di Buton Utara, Terminal Lakologou di Baubau.
"Pembenahan dan pengembangan yang akan dilakukan adalah dimulai dari pembenahan sarana dan prasarana," katanya.
Ia mengatakan, sarana pendukung terminal, baik terminal transportasi angkutan darat dan penyeberangan/laut masih menim sehingga penumpang tidak nyaman.
"Memang kewajiban pemerintah untuk melakukan pembenahan. Karena jika sarana prasarana terminal memadai dan penumpang merasa nyaman maka dipastikan retribusi tidak akan mendapat protes dari publik karena merasa terlayani," katanya.
Kepala Dishub Sultra Hado Hasina, di Kendari, Rabu mengatakan, 13 terminal tipe C yang akan dikembangkan tersebut adalah Terminal Wasage di Kabupaten Buton, Terminal Kasipute di Bombana, Terminal Lagadi di Muna Barat, erminal Tampo di Muna.
"Kemudian terminal Lacaria di Kolaka Utara, Terminal Mangolo di Kolaka, Termi9nal Tawainalu di Kolaka Timur, Terminal Lahimbua di Konawe Utara, Terminal Rahabangga di Konawe," katanya.
Selanjutnya kata Hadi, Terminal Palangga di Konawe Selatan, Terminal Lombe di Buton Tengah, Terminal Labuan Bajo di Buton Utara, Terminal Lakologou di Baubau.
"Pembenahan dan pengembangan yang akan dilakukan adalah dimulai dari pembenahan sarana dan prasarana," katanya.
Ia mengatakan, sarana pendukung terminal, baik terminal transportasi angkutan darat dan penyeberangan/laut masih menim sehingga penumpang tidak nyaman.
"Memang kewajiban pemerintah untuk melakukan pembenahan. Karena jika sarana prasarana terminal memadai dan penumpang merasa nyaman maka dipastikan retribusi tidak akan mendapat protes dari publik karena merasa terlayani," katanya.