Kendari, Antara Sultra - Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Sulawesi Tenggara berharap pemerintah pusat memikirkan para penerima pensiun di seluruh Tanah Air dengen memberikan gaji ke-14 seperti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) aktif.
"Yang namanya pensiunan, tentu kemampuan serta tenaga kesehatannya untuk mencari tambahan biaya sudah tidak ada lagi kecuali berharap pada bantuan pemerintah. Maka dari itu, PWRI Sultra akan menyuarakan aspirasi ini hingga ke pusat untuk bisa mendapatkan tunjangan tambahan pada tahun-tahun mendatang," ujar Ketua PWRI Provinsi Sultra, H Yusran A Silondae, pada pengukuhan pengurus PWRI Sultra periode 2017-2022 di Kendari, Selasa.
Yusran Silondae yang juga anggota DPD RI asal Sultra itu, kembali mendapat kepercayaan dari 26 ribu orang pensiunan PNS di Sultra untuk kedua kalinnya sebagai Ketua PWRI Sultra lima tahun ke depan.
Menurut mantan wakil Gubernur Sultra itu periode 2003-2008 itu, harapan para pensiunan PNS yang tergabung dalam organisasi masyarakat PWRI itu, terungkat pada musyawarah provinsi pada awal Mei 2017 lalu mengharapkan dengan adanya tunjangan tambahan melalui gaji 13 dan 14, maka paling tidak bisa memberi tambahan biaya hari-hari dari tahun ke tahun.
"Kalau tidak ada bantuan seperti itu kasihan mereka. Padahal para pensiunan saat masih aktif juga gajinya telah dipotong setiap bulan yang dikelola oleh satu lembaga keuangan. Maka dengan itu, sepatutnyalah pemerintah dapat memikirkan ada tambahan gaji," ujarnya.
Ia mengatakan, aspirasi para pensiunan PWRI agar mendapat tunjangan tambahan juga sudah dikomunikasikan dengan pensiunan dari TNI/Polri yang tergabung dalam Pesatuan Purnawiraan TNI-Polri (Pepabri), untuk membuat satu wadah resmi dalam bentuk surat resmi yang ditujukan kepada Presidan dan DPR RI melalui Sekjen PWRI Pusat untuk menjadi pertimbangan selanjutnya.
"Kalau memang pemerintah pusat belum merespon di tahun ini, tidak menjadi masalah bila nanti pada 2018 diwujudkan," ujar ratusan pensiunan yang hadir dalam pengukuhan pengurus tersebut.
Sementara itu, Sekjen PWRI Pusat, H Progo Nurjaman, usai mengukuhkan pengurus PWRI Sultra mengatakan, aspirasi yang disampaikan para pensiunan terkait tunjangan tambahan bagi para pensiuanan, akan diteruskan diperjuangan dengan mengacu pada kemampuan kuangan negara saat ini.
"Sebenanya, usulan tambahan gaji bagi pensiunan sudah disampaiakan, namun yang disetuju oleh pemerintah baru gaji-13, sedangkan tambahan untuk gaji-14 belum mendapat respon. Namun demikian tahun-tahun kedepan pemerintah sudah bisa memikirkan ada tambahan dengan tetap mengacu pada kemampuan kuangan negara," ujaranya.
Mantan Komisari PT Taspen Pusat itu menyebutkan, jumlah pensiuann PNS yang tergabung dalam PWRI dari seluruh indonesia itu tercatat 2,4 juta orang lebih, sednagkan yang masih aktif 4,5 juta, diluar anggota Korpri 1,2 juta orang.
Pengukuhan pengurus PWRI Sultra dilakukan Plt Gubernur Sultra HM Saleh Lasata, dan dihadiri mantan Gubernur Sultra periode 2003-2008, H Ali Mazi dan beberapa pejabat aktif dan pensiuanan lainnya.
"Yang namanya pensiunan, tentu kemampuan serta tenaga kesehatannya untuk mencari tambahan biaya sudah tidak ada lagi kecuali berharap pada bantuan pemerintah. Maka dari itu, PWRI Sultra akan menyuarakan aspirasi ini hingga ke pusat untuk bisa mendapatkan tunjangan tambahan pada tahun-tahun mendatang," ujar Ketua PWRI Provinsi Sultra, H Yusran A Silondae, pada pengukuhan pengurus PWRI Sultra periode 2017-2022 di Kendari, Selasa.
Yusran Silondae yang juga anggota DPD RI asal Sultra itu, kembali mendapat kepercayaan dari 26 ribu orang pensiunan PNS di Sultra untuk kedua kalinnya sebagai Ketua PWRI Sultra lima tahun ke depan.
Menurut mantan wakil Gubernur Sultra itu periode 2003-2008 itu, harapan para pensiunan PNS yang tergabung dalam organisasi masyarakat PWRI itu, terungkat pada musyawarah provinsi pada awal Mei 2017 lalu mengharapkan dengan adanya tunjangan tambahan melalui gaji 13 dan 14, maka paling tidak bisa memberi tambahan biaya hari-hari dari tahun ke tahun.
"Kalau tidak ada bantuan seperti itu kasihan mereka. Padahal para pensiunan saat masih aktif juga gajinya telah dipotong setiap bulan yang dikelola oleh satu lembaga keuangan. Maka dengan itu, sepatutnyalah pemerintah dapat memikirkan ada tambahan gaji," ujarnya.
Ia mengatakan, aspirasi para pensiunan PWRI agar mendapat tunjangan tambahan juga sudah dikomunikasikan dengan pensiunan dari TNI/Polri yang tergabung dalam Pesatuan Purnawiraan TNI-Polri (Pepabri), untuk membuat satu wadah resmi dalam bentuk surat resmi yang ditujukan kepada Presidan dan DPR RI melalui Sekjen PWRI Pusat untuk menjadi pertimbangan selanjutnya.
"Kalau memang pemerintah pusat belum merespon di tahun ini, tidak menjadi masalah bila nanti pada 2018 diwujudkan," ujar ratusan pensiunan yang hadir dalam pengukuhan pengurus tersebut.
Sementara itu, Sekjen PWRI Pusat, H Progo Nurjaman, usai mengukuhkan pengurus PWRI Sultra mengatakan, aspirasi yang disampaikan para pensiunan terkait tunjangan tambahan bagi para pensiuanan, akan diteruskan diperjuangan dengan mengacu pada kemampuan kuangan negara saat ini.
"Sebenanya, usulan tambahan gaji bagi pensiunan sudah disampaiakan, namun yang disetuju oleh pemerintah baru gaji-13, sedangkan tambahan untuk gaji-14 belum mendapat respon. Namun demikian tahun-tahun kedepan pemerintah sudah bisa memikirkan ada tambahan dengan tetap mengacu pada kemampuan kuangan negara," ujaranya.
Mantan Komisari PT Taspen Pusat itu menyebutkan, jumlah pensiuann PNS yang tergabung dalam PWRI dari seluruh indonesia itu tercatat 2,4 juta orang lebih, sednagkan yang masih aktif 4,5 juta, diluar anggota Korpri 1,2 juta orang.
Pengukuhan pengurus PWRI Sultra dilakukan Plt Gubernur Sultra HM Saleh Lasata, dan dihadiri mantan Gubernur Sultra periode 2003-2008, H Ali Mazi dan beberapa pejabat aktif dan pensiuanan lainnya.