Kendari, Antara Sultra - Pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra menerima kunjungan silaturrahmi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bersama Humas KPK Ipi Mariyati K, Senin.
"Interaksi pers dan KPK mutlak karena publik mengetahui penegakan hukum khususnya di KPK melalui pemberitaan media. Pers dan KPK saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggugjawab," kata Febri.
KPK dalam merilis penanganan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi senantiasa menjunjung tinggi kepentingan penanganan perkara.
"KPK transparan dalam penanganan perkara tetapi dalam hal tahapan klarifikasi dan penyelidikan tidak mungkin dibeberkan ke publik," katanya.
Ia memberi contoh, kehadiran staf KPK di Kota Kendari beberapa waktu lalu dalam rangka melakukan klarifikasi adanya pengaduan masyarakat.
"Respon KPK hanya sebatas membenarkan atau tidak adanya personel KPK. Lebih dari itu tidak mungkin karena masih tahap pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) atau klarifikasi," kata Febri Diansyah.
Ketua PWI Sultra Sarjono mengatakan PWI Sultra memiliki anggota 150 orang bekerja pada media cetak, daring dan televisi yang tersebar pada 17 kabupaten/kota.
"Berita penanganan kasus korupsi menarik bagi wartawan dan tentunya untuk publik sehingga siapa pun dan dimana pun yang terlibat korupsi pasti diburu media," kata Sarjono.
Ia juga meminta KPK bersama PWI meningkatkan kapasitas wartawan dalam peliputan tindak pidana korupsi melalui pelatihan.
"Tantangan kerja wartawan dewasa ini terus meningkat. Publik makin kritis terhadap karya pers, khususnya penulisan berita korupsi sehingga wartawan membutuhkan peningkatan kapasitas," ujar Sarjono yang juga pewarta di Perum LKBN Antara Biro Sultra itu.
"Interaksi pers dan KPK mutlak karena publik mengetahui penegakan hukum khususnya di KPK melalui pemberitaan media. Pers dan KPK saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tanggugjawab," kata Febri.
KPK dalam merilis penanganan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi senantiasa menjunjung tinggi kepentingan penanganan perkara.
"KPK transparan dalam penanganan perkara tetapi dalam hal tahapan klarifikasi dan penyelidikan tidak mungkin dibeberkan ke publik," katanya.
Ia memberi contoh, kehadiran staf KPK di Kota Kendari beberapa waktu lalu dalam rangka melakukan klarifikasi adanya pengaduan masyarakat.
"Respon KPK hanya sebatas membenarkan atau tidak adanya personel KPK. Lebih dari itu tidak mungkin karena masih tahap pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) atau klarifikasi," kata Febri Diansyah.
Ketua PWI Sultra Sarjono mengatakan PWI Sultra memiliki anggota 150 orang bekerja pada media cetak, daring dan televisi yang tersebar pada 17 kabupaten/kota.
"Berita penanganan kasus korupsi menarik bagi wartawan dan tentunya untuk publik sehingga siapa pun dan dimana pun yang terlibat korupsi pasti diburu media," kata Sarjono.
Ia juga meminta KPK bersama PWI meningkatkan kapasitas wartawan dalam peliputan tindak pidana korupsi melalui pelatihan.
"Tantangan kerja wartawan dewasa ini terus meningkat. Publik makin kritis terhadap karya pers, khususnya penulisan berita korupsi sehingga wartawan membutuhkan peningkatan kapasitas," ujar Sarjono yang juga pewarta di Perum LKBN Antara Biro Sultra itu.