Kendari (Antara Sultra) - Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan pengelolaan 11 terminal yang akan dimulai dari pembenahan sarana dan prasarana.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra DR Hado Hasina di Kendari, Rabu, mengatakan sarana pendukung terminal, baik terminal transportasi angkutan darat dan penyeberangan/laut masih menim sehingga penumpang tidak nyaman.
Kewajiban pemerintah untuk melakukan pembenahan, kata Hado.
Jika sarana prasarana terminal memadai dan penumpang merasa nyaman maka dipastikan retribusi tidak akan mendapat protes dari publik karena merasa terlayani.
Ia memberi contoh, kamar mandi, toilet, ruang tunggu, kantin, harus nyaman sehingga calon penumpang yang menunggu keberangkatan tidak bosan.
Konsep yang disepakati antara Dinas Perhubungan Sultra dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal adalah bagi hasil sebagai sumber pendapatan daerah setempat.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengapresiasi koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Sultra dengan dinas perhubungan tingkat kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal.
"Kami berharap birokrasi Dinas Perhubungan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjalin baik sehingga pelayanan publik di sektor perhubungan berjalan optimal," kata Nursalam, politisi PDI Perjuangan.
Pola kerja antara Pemprov Sultra dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal ataupun pelabuhan sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra DR Hado Hasina di Kendari, Rabu, mengatakan sarana pendukung terminal, baik terminal transportasi angkutan darat dan penyeberangan/laut masih menim sehingga penumpang tidak nyaman.
Kewajiban pemerintah untuk melakukan pembenahan, kata Hado.
Jika sarana prasarana terminal memadai dan penumpang merasa nyaman maka dipastikan retribusi tidak akan mendapat protes dari publik karena merasa terlayani.
Ia memberi contoh, kamar mandi, toilet, ruang tunggu, kantin, harus nyaman sehingga calon penumpang yang menunggu keberangkatan tidak bosan.
Konsep yang disepakati antara Dinas Perhubungan Sultra dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal adalah bagi hasil sebagai sumber pendapatan daerah setempat.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengapresiasi koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Sultra dengan dinas perhubungan tingkat kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal.
"Kami berharap birokrasi Dinas Perhubungan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjalin baik sehingga pelayanan publik di sektor perhubungan berjalan optimal," kata Nursalam, politisi PDI Perjuangan.
Pola kerja antara Pemprov Sultra dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan terminal ataupun pelabuhan sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran.