Kendari (Antara Sultra) - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata mengatakan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Sultra.
"Pemerintah Provinsi Sultra merupakan daerah yang pertama kali mendapat pinjaman pada tahun 2010, sehingga kami anggap pembiayaan SMI merupakan solusi cerdas masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur," kata Saleh Lasata.
Ia menyatakan hal itu saat membuka sosialisasi penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah melalui SMI dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan di Kendari, Kamis.
Menurut Saleh, Sultra melakukan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah atau PIP yang kemudian digabung ke SMI, untuk membiayai pembangunan RSUD Sultra tipe B sebesar Rp190 miliar. Daerah tersebut juga mendapat pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp200 miliar.
"Proses pinjaman ke SMI yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan tersebut berjalan mudah, cepat dan murah dan mereka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan profesional," katanya.
Menurut dia, kondisi antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia yang timpang, mengakibatkan pelayanan publik tidak maksimal serta upaya mendorong pembangunan di semua sektor terkendala.
Dirjen Pengelolaan Pembiayan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Brahmantio, dalam kesempatan itu mengaku Sultra telah melakukan pinjaman sejak 2010 untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Kolaka Timur dan Konawe dan Rumah Sakit Bahteramas Sultra.
"Dengan sudah adanya `pilot project` yang berhasil dan sekarang diperkuat lagi dengan kemampuan SMI, maka akan lebih memperkuat dan mempercepat kemampuan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten," katanya.
Menurut dia, pinjaman diberikan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan daerah sehingga nominal setiap daerah berbeda-beda.
Peruntukan pinjaman, katanya, ditujukan untuk infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, pasar, jembatan, pelabuhan, tempat pembuangan sampah. "Selain Sultra, SMI telah membiayai pembangunan infrastruktur di daerah Halmahera dan Papua," katanya.
"Pemerintah Provinsi Sultra merupakan daerah yang pertama kali mendapat pinjaman pada tahun 2010, sehingga kami anggap pembiayaan SMI merupakan solusi cerdas masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur," kata Saleh Lasata.
Ia menyatakan hal itu saat membuka sosialisasi penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah melalui SMI dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan di Kendari, Kamis.
Menurut Saleh, Sultra melakukan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah atau PIP yang kemudian digabung ke SMI, untuk membiayai pembangunan RSUD Sultra tipe B sebesar Rp190 miliar. Daerah tersebut juga mendapat pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp200 miliar.
"Proses pinjaman ke SMI yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan tersebut berjalan mudah, cepat dan murah dan mereka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan profesional," katanya.
Menurut dia, kondisi antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia yang timpang, mengakibatkan pelayanan publik tidak maksimal serta upaya mendorong pembangunan di semua sektor terkendala.
Dirjen Pengelolaan Pembiayan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Brahmantio, dalam kesempatan itu mengaku Sultra telah melakukan pinjaman sejak 2010 untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Kolaka Timur dan Konawe dan Rumah Sakit Bahteramas Sultra.
"Dengan sudah adanya `pilot project` yang berhasil dan sekarang diperkuat lagi dengan kemampuan SMI, maka akan lebih memperkuat dan mempercepat kemampuan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten," katanya.
Menurut dia, pinjaman diberikan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan daerah sehingga nominal setiap daerah berbeda-beda.
Peruntukan pinjaman, katanya, ditujukan untuk infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, pasar, jembatan, pelabuhan, tempat pembuangan sampah. "Selain Sultra, SMI telah membiayai pembangunan infrastruktur di daerah Halmahera dan Papua," katanya.