Kendari, Antara Sultra - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang menangani masalah pembiayaan infrastruktur, menyatakan kesiapannya untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur di segala sektor di daerah.
Divisi Pembiayaan Pemerintah Daerah PT SMI, Erdian Dharma Putra di Kendari, Kamis mengatakan fasilitas pinjaman daerah memiliki visi dan misi percepatan dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
Dalam rangkaian sosialisasi penyediaan pembiayaan Infrastruktur daerah melalui penugasan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi berdasarkan forto folio kegiatan yang yang dikelola selama usia SMI, yang dulu bernama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada membiayai infrastruktur di daerah Indonesia bagian barat.
Dengan program Presiden Joko Widono yakni mengutakaman pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, maka sewajarnya setiap daerah kabupaten kota di Indonesia tidak ragu untuk meminta pinjaman dana di SMI, ujarnya.
Dikatakan, pembiayaan infrastruktur yang telah dikelolah selama ini telah mencapai Rp20,2 triliun lebih dari aset yang dimiliki PT SMI sebesar Rp30 triliun lebih.
Dari sekitar 70-an proyek yang dibiayai, dengan besaran anggaran yang terserap disejumlah infrastruktur itu meliputi, membangunan sarana penerangan rumah bagi 1,7 juta jiwa, proyek irigasi yang mampu mengairi areal persawahan seluas 185 ribu hektare.
Selain itu pembangunan transportasi perkeretaapian dan peningkatan kapasitas pelayanan penumpang khususnya di pulau Jawa.
"Kita harapkan ada 450 daerah kabupaten kota di Indonesia, masih sangat memungkinkan untuk membantu pembiayaan infrastruktur dengan mengajukan kepihak SMI sesuai dengan syarat yang ada," ujar Erdian.
Pembiayaan daerah dalam pengelolaan PT SMI hingga Mei 2017 berdasarkan sektor meliputi pembangunan terminal, pasar rumah sakit umum daerah dan infrastruktur jalan dengan komitmen berdasarkan kewilayahan yakni untuk di pulau Sumatera telah mencapai 19 persen, Jawa-Bali dan Nusa Tenggara mencapai 20 persen dan Sulawesi mencapai 61 persen.
Beberap tantangan pembiyaan di daerah kata dia, kesiapan proyek seperti belum adanya studi kelayakan dan dokumen pendukung lainya, kapasitas pemda khususnya dalam pengelolaan utang serta siklus anggaran APBD.
Data Bappenas yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, kebutuhan pendanaan infrrastruktur Indonesia tahun 2019 mencapai Rp5,159 triliun. Mengingat sebagian daerah memiliki kpasitas fiskal APBD cukup terbatas, maka pinjaman daerah merupakan alternatif instrumen pendanaan yang dapat digunakan oleh Pemda.
Divisi Pembiayaan Pemerintah Daerah PT SMI, Erdian Dharma Putra di Kendari, Kamis mengatakan fasilitas pinjaman daerah memiliki visi dan misi percepatan dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
Dalam rangkaian sosialisasi penyediaan pembiayaan Infrastruktur daerah melalui penugasan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi berdasarkan forto folio kegiatan yang yang dikelola selama usia SMI, yang dulu bernama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada membiayai infrastruktur di daerah Indonesia bagian barat.
Dengan program Presiden Joko Widono yakni mengutakaman pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, maka sewajarnya setiap daerah kabupaten kota di Indonesia tidak ragu untuk meminta pinjaman dana di SMI, ujarnya.
Dikatakan, pembiayaan infrastruktur yang telah dikelolah selama ini telah mencapai Rp20,2 triliun lebih dari aset yang dimiliki PT SMI sebesar Rp30 triliun lebih.
Dari sekitar 70-an proyek yang dibiayai, dengan besaran anggaran yang terserap disejumlah infrastruktur itu meliputi, membangunan sarana penerangan rumah bagi 1,7 juta jiwa, proyek irigasi yang mampu mengairi areal persawahan seluas 185 ribu hektare.
Selain itu pembangunan transportasi perkeretaapian dan peningkatan kapasitas pelayanan penumpang khususnya di pulau Jawa.
"Kita harapkan ada 450 daerah kabupaten kota di Indonesia, masih sangat memungkinkan untuk membantu pembiayaan infrastruktur dengan mengajukan kepihak SMI sesuai dengan syarat yang ada," ujar Erdian.
Pembiayaan daerah dalam pengelolaan PT SMI hingga Mei 2017 berdasarkan sektor meliputi pembangunan terminal, pasar rumah sakit umum daerah dan infrastruktur jalan dengan komitmen berdasarkan kewilayahan yakni untuk di pulau Sumatera telah mencapai 19 persen, Jawa-Bali dan Nusa Tenggara mencapai 20 persen dan Sulawesi mencapai 61 persen.
Beberap tantangan pembiyaan di daerah kata dia, kesiapan proyek seperti belum adanya studi kelayakan dan dokumen pendukung lainya, kapasitas pemda khususnya dalam pengelolaan utang serta siklus anggaran APBD.
Data Bappenas yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, kebutuhan pendanaan infrrastruktur Indonesia tahun 2019 mencapai Rp5,159 triliun. Mengingat sebagian daerah memiliki kpasitas fiskal APBD cukup terbatas, maka pinjaman daerah merupakan alternatif instrumen pendanaan yang dapat digunakan oleh Pemda.