"Kemampuan dana yang bisa kita danai untuk PSU pada tujuh TPS di Bombana, hanya sebesar Rp1 miliar, meskipun oleh pihak penyelenggara Pilkada mengajukan anggaran sebesar Rp7 miliar lebih," kata Pj Bupati Bombana, Hj Siti Saleha di Kendari, Senin.
Ia mengatakan, Pemkab Bombana pada dasarnya tetap akan melakukan rapat dengan instasi terkait termasuk DPRD dan petunjuk dari BPKP terkait rasionalisasi anggaran yang terkait kemampuan anggaran untuk penyelenggaran PSU di tujuh TPS yang rencananya dilakukan pada 30 Mei 2017.
Saleha yang juga Kadis Perindustrian Perdagangan Sultra itu mengatakan, usulan anggaran yang diajukan pihak penyelenggara dalam hal KPU dinilai cukup besar, namun demikian pemerintah daerah tetap akan mengupayakan bersama dengan Tim Pengendalian Anggaran Daerah (TPAD).
Dari anggaran Rp7 miliar yang diusulkan penyelenggara itu, kata Saleh meliputi KPU sebesar Rp2 miliar lebih, Panwas Rp2 miliar, Kepolisian juga sekitar Rp2 miliar dan TNI sekitar Rp600 juta.
Tujuh TPS yang akan dilakukan PSU berdasarkan putusan MK meliputi TPS 2 Desa Tahite Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Sesa Marampuka/ TPS 1 Lemo Kecamatan Poleang Tenggara.
Kemudian TPS 2 Larete Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, TPS 2 Desa Lantare Kecamatan Lantare Jaya dengan jumlah wajib pilih yang diperubat dua pasang calon sebanyak 2.507 suara.
Pilkada serantak di Bombana di ikuti dua pasang calon yakni pasangan nomor urut satu Kasra Jaru Munara/Man Arfah yang diusung (PDIP, PKS, PKB dan PPP) sedangan nomor urut dua pasangan Tafdil-Johan Salim yang diusung (PAN, PD, Gerindar, Hanura, Nasdem dan Golkar).