Kendari, Antara Sultra - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) setempat yang selama ini mengawal dan membantu Pemda dalam menangani masalah Tenaga Kerja Asing (TKA) maupun lokal.
"Saya kira ada yang sudah dibuat teman-teman dari serikat buruh di Sultra dalam mengawal dan memberi informasi kepada pihak pemerintah sudah cukup baik," kata Kadis Nakertrans Sultra, Saemu Alwi pada Diskusi Interaktif di aula kantor Nakertrans Sultra, Kamis.
Menurut Saemu, kegiatan diskusi Interaktif, yang bertemakan "Sinergisitas Penanganan Tenaga Kerja Asing Terpadu dan Perlindungan Tenaga Kerja di Sultra" dinilai luar biasa karena disitu ada masukan serta informasi yang dapat dijadikan acuan untuk menyatukan langka positif bagi darah dan masyarakat pada umumnya.
Diakatakannya, pihaknya memerlukan tindakan positif seperti yang dilakukan SBSI, tidak hanya membantu Pemda menyelesaikan perkara-perkara perlindungan tenaga kerja, namun, juga mengawal jaminan kesejahteraan buruh.
"Tuntutan buruh itu ada dua poin besar, yakni upahnya yang harus sesuai, kedua jaminan kesejahteraannya," ujar mantan Asisten Administrasi Setda Sultra itu.
Namun, yang menjadi masalah kompleks yang sering terjadi antara pelaku usaha dan buruh, disinilah peran Pemda dan masyarakat dalam memfasilitasi dan mengakomodir kepentingan hak dan kewajiban antara buruh dan pelaku usaha.
Ditambahkannya, Disnakertrans sendiri sangat mengharapkan keterlibatan semua pihak dalam menangani urusan ketenagakerjaan, bahkan membuka ruang seluas-luasnya kepada buruh yang merasa haknya tidak diberikan sepenuhnya, untuk mengadukannya ke Disnakertrans.
"Silahkan, justru pengawas kami akan sangat terbantu apabila ada buruh yang mengadukan langsung ke Disnakertrans, kami pastikan akan menangani dan memberikam pelayanan baik,"tutupnya.
Saemu juga menambahkan, data yang tercatat bahwa dari 14 perusahaan besar di Sultra, terdapat 1.008 orang TKA dan 90 persen berada di perusahaan pembangunan pabrik smalter di Morosi Kabupaten Konawe dan sebagian di Bombana.
"Saya kira ada yang sudah dibuat teman-teman dari serikat buruh di Sultra dalam mengawal dan memberi informasi kepada pihak pemerintah sudah cukup baik," kata Kadis Nakertrans Sultra, Saemu Alwi pada Diskusi Interaktif di aula kantor Nakertrans Sultra, Kamis.
Menurut Saemu, kegiatan diskusi Interaktif, yang bertemakan "Sinergisitas Penanganan Tenaga Kerja Asing Terpadu dan Perlindungan Tenaga Kerja di Sultra" dinilai luar biasa karena disitu ada masukan serta informasi yang dapat dijadikan acuan untuk menyatukan langka positif bagi darah dan masyarakat pada umumnya.
Diakatakannya, pihaknya memerlukan tindakan positif seperti yang dilakukan SBSI, tidak hanya membantu Pemda menyelesaikan perkara-perkara perlindungan tenaga kerja, namun, juga mengawal jaminan kesejahteraan buruh.
"Tuntutan buruh itu ada dua poin besar, yakni upahnya yang harus sesuai, kedua jaminan kesejahteraannya," ujar mantan Asisten Administrasi Setda Sultra itu.
Namun, yang menjadi masalah kompleks yang sering terjadi antara pelaku usaha dan buruh, disinilah peran Pemda dan masyarakat dalam memfasilitasi dan mengakomodir kepentingan hak dan kewajiban antara buruh dan pelaku usaha.
Ditambahkannya, Disnakertrans sendiri sangat mengharapkan keterlibatan semua pihak dalam menangani urusan ketenagakerjaan, bahkan membuka ruang seluas-luasnya kepada buruh yang merasa haknya tidak diberikan sepenuhnya, untuk mengadukannya ke Disnakertrans.
"Silahkan, justru pengawas kami akan sangat terbantu apabila ada buruh yang mengadukan langsung ke Disnakertrans, kami pastikan akan menangani dan memberikam pelayanan baik,"tutupnya.
Saemu juga menambahkan, data yang tercatat bahwa dari 14 perusahaan besar di Sultra, terdapat 1.008 orang TKA dan 90 persen berada di perusahaan pembangunan pabrik smalter di Morosi Kabupaten Konawe dan sebagian di Bombana.