Kendari, Antara Sultra - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merencanakan alokasi anggaran berdasarkan karakteristik daerah sehingga rasional dan proporsional.
Wakil Gubernur Sultra H.M. Saleh Lasata di Kendari, Jumat, mengatakan kebutuhan biaya pembangunan di daerah atau provinsi wilayah daratan berbeda dengan daerah/wilayah kepulauan.
"Biaya membangun gedung sekolah di wilayah daratan relatif rendah dibandingkan dengan membangun gedung sekolah di wilayah pesisir atau kepulauan," kata Saleh Lasata.
Harga satu zak semen di wilayah kepulauan sampai di lokasi pembangunan pasti bertambah dengan biaya angkutan kapal laut kemudian dari pelabuhan diangkut menggunakan kendaraan atau dipikul. Sedangkan membangun di wilayah daratan cukup harga semen dari toko hingga lokasi pembangunan gedung sekolah tersebut.
Oleh karena itu, lanjut Wagub Sultra pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas harus mengevaluasi standar penghitungan biaya pembangunan sesuai karakteristik setiap daerah di Indonesia.
Penyesuaian harga satuan penting sebagai upaya menjaga kualitas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga atau kontraktor yang juga mengharapkan keuntungan.
Pada musyawarah perencanaan pembangunan nasional beberapa waktu lalu sudah disarankan tentang selisih rancangan biaya pembangunan wilayah daratan dan kepulauan.
Sultra, kata Saleh Lasata yang tumbuh rata-rata 6,7 persen atau melampui pertumbuhan nasional 5,1 mengandalkan potensi pertanian secara luas dan pertambangan.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan perkiraan biaya kebutuhan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan di Sultra sudah pasti berbeda.
"Bappenas perlu mengevaluasi satuan harga pembangunan setiap daerah berdasarkan karakteristik wilayah sehingga memenuhi syarat pemerataan dan berkeadilan," kata Rahman, politisi PAN.
Wakil Gubernur Sultra H.M. Saleh Lasata di Kendari, Jumat, mengatakan kebutuhan biaya pembangunan di daerah atau provinsi wilayah daratan berbeda dengan daerah/wilayah kepulauan.
"Biaya membangun gedung sekolah di wilayah daratan relatif rendah dibandingkan dengan membangun gedung sekolah di wilayah pesisir atau kepulauan," kata Saleh Lasata.
Harga satu zak semen di wilayah kepulauan sampai di lokasi pembangunan pasti bertambah dengan biaya angkutan kapal laut kemudian dari pelabuhan diangkut menggunakan kendaraan atau dipikul. Sedangkan membangun di wilayah daratan cukup harga semen dari toko hingga lokasi pembangunan gedung sekolah tersebut.
Oleh karena itu, lanjut Wagub Sultra pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas harus mengevaluasi standar penghitungan biaya pembangunan sesuai karakteristik setiap daerah di Indonesia.
Penyesuaian harga satuan penting sebagai upaya menjaga kualitas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga atau kontraktor yang juga mengharapkan keuntungan.
Pada musyawarah perencanaan pembangunan nasional beberapa waktu lalu sudah disarankan tentang selisih rancangan biaya pembangunan wilayah daratan dan kepulauan.
Sultra, kata Saleh Lasata yang tumbuh rata-rata 6,7 persen atau melampui pertumbuhan nasional 5,1 mengandalkan potensi pertanian secara luas dan pertambangan.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengatakan perkiraan biaya kebutuhan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan di Sultra sudah pasti berbeda.
"Bappenas perlu mengevaluasi satuan harga pembangunan setiap daerah berdasarkan karakteristik wilayah sehingga memenuhi syarat pemerataan dan berkeadilan," kata Rahman, politisi PAN.