Kendari, Antara Sultra - Kepala BKKBN, dr Surya Chandra Surapaty, menyatakan program kependudukan keluarga dan pembangunan keluarga (KKBPK) mendukung Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui pembentukan kampung KB.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi program KKBPK harus memprioritaskan wilayah dengan kriteria seperti daerah miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, wilayah kumuh perkotaan, daerah tertinggal dan wilayah perbatasan agar masyarakat di wilayah itu dapat merasakan program KKBPK secara langsung," kata Surya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN RI, dr Widwiono, pada acara Rakorda KKBPK Prov Sultra, di Kendari, Selasa.
Disebutkan, sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi 14 Januari 2016, kampung KB telah terbentuk di 487 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
"Alhamdulillah untuk Sultra telah terbentuk di seluruh kabupaten kota yakni 17 kabupaten/kota sudah ada kampung KB," katanya.
Selain membentuk kampung KB katanya, KKBPK juga mendukung Nawacita ke-5 yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
"Diharapkan penduduk Indonesia akan menjadi SDM yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional," katanya.
Surya juga meminta ditingkatkan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam mengembangkan program KKBPK.
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Ali Ismail, mengatakan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota menjadi prioritas dan perhatian serius dalam peningkatan capaian KKBPK di Sultra.
"Terkait kordinasi itu, maka saya telah membangun komunikasi bersama pemerintah kabupaten kota dengan cara keliling melakukan silaturahmi dan anjang sana kepada 14 bupati dan wali kota untuk mendapatkan dukungan program KKBPK di daerah masing-masing," katanya.
Dengan dukungan pemda kabupaten kota tersebut lanjut Ali, capain program KKBPK Sultra 2017 bisa lebih baik dari 2016.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi program KKBPK harus memprioritaskan wilayah dengan kriteria seperti daerah miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, wilayah kumuh perkotaan, daerah tertinggal dan wilayah perbatasan agar masyarakat di wilayah itu dapat merasakan program KKBPK secara langsung," kata Surya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN RI, dr Widwiono, pada acara Rakorda KKBPK Prov Sultra, di Kendari, Selasa.
Disebutkan, sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi 14 Januari 2016, kampung KB telah terbentuk di 487 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
"Alhamdulillah untuk Sultra telah terbentuk di seluruh kabupaten kota yakni 17 kabupaten/kota sudah ada kampung KB," katanya.
Selain membentuk kampung KB katanya, KKBPK juga mendukung Nawacita ke-5 yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
"Diharapkan penduduk Indonesia akan menjadi SDM yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional," katanya.
Surya juga meminta ditingkatkan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam mengembangkan program KKBPK.
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Ali Ismail, mengatakan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota menjadi prioritas dan perhatian serius dalam peningkatan capaian KKBPK di Sultra.
"Terkait kordinasi itu, maka saya telah membangun komunikasi bersama pemerintah kabupaten kota dengan cara keliling melakukan silaturahmi dan anjang sana kepada 14 bupati dan wali kota untuk mendapatkan dukungan program KKBPK di daerah masing-masing," katanya.
Dengan dukungan pemda kabupaten kota tersebut lanjut Ali, capain program KKBPK Sultra 2017 bisa lebih baik dari 2016.