Kendari, Antara Sultra - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat jumlah produksi perikanan tangkap di daerah itu selama tahun 2016 mencapai 151.680 ton.
Kepala DKP Sultra, Askabul Kijo di Kendari, Minggu, mengatakan data produksi perikanan tersebut tersebar pada 16 kabupaten kota di Sultra, satu-satunya daerah yang tidak memiliki wilayah laut adalah Kabupaten Kolaka Timur.
"Kota kenari adalah yang paling besar volume produksi perikanan tangkap yakni mencapai 33.015 ton," kata Askabul.
Ia mengatakan, jumlah produksi perikanan tangkap tersebut masih jauh dari potensi 1,5 juta juta ton, dan melihat posisi Sultra yang merupakan daerah kepulauan.
"Hal itu terjadi karena nelayan masih menggunakan kapal berukuran kecil, jaringnya masih sedikit dan hanya mau menjangkau tempat hingga batas tertentu," katanya.
Untuk mengatasi persoalan keterbatasan peralatan itu kata Askabul, pemerintah akan menjalankan berbagai program di antaranya, pemberian bantuan sarana dan prasarana ke nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama sejaring, kapal berukuran kecil, hingga sampan.
"Selain itu, kami akan meningkatkan pengawasan terhadap "illegal fishing" di perairan tangkap bekerja sama dengan polisi. Jika penangkapan ikan dengan cara yang ilegal yakni penyentruman dapat diberantas maka hasil tangkapan ikan nelayan akan bertambah," katanya.
Kepala DKP Sultra, Askabul Kijo di Kendari, Minggu, mengatakan data produksi perikanan tersebut tersebar pada 16 kabupaten kota di Sultra, satu-satunya daerah yang tidak memiliki wilayah laut adalah Kabupaten Kolaka Timur.
"Kota kenari adalah yang paling besar volume produksi perikanan tangkap yakni mencapai 33.015 ton," kata Askabul.
Ia mengatakan, jumlah produksi perikanan tangkap tersebut masih jauh dari potensi 1,5 juta juta ton, dan melihat posisi Sultra yang merupakan daerah kepulauan.
"Hal itu terjadi karena nelayan masih menggunakan kapal berukuran kecil, jaringnya masih sedikit dan hanya mau menjangkau tempat hingga batas tertentu," katanya.
Untuk mengatasi persoalan keterbatasan peralatan itu kata Askabul, pemerintah akan menjalankan berbagai program di antaranya, pemberian bantuan sarana dan prasarana ke nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama sejaring, kapal berukuran kecil, hingga sampan.
"Selain itu, kami akan meningkatkan pengawasan terhadap "illegal fishing" di perairan tangkap bekerja sama dengan polisi. Jika penangkapan ikan dengan cara yang ilegal yakni penyentruman dapat diberantas maka hasil tangkapan ikan nelayan akan bertambah," katanya.