Kendari, Antara Sultra - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara (Sultra), akan melakukan sertifikasi lahan melalui prona sebanyak 25.000 bidang untuk kuota 2017.
Humas BPN Sultra, Asrafil, di Kendari, Jumat, mengatakan kuota prona Sultra tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan dibanding kuota tahun 2016.
"Kuota tahun lalu hanya 15.000 bidang, tahun ini menjadi 25.000 bidang atau mengalami kenaikan 10.000 bidang," kata Astafil.
Ia mengatakan, kuota tersebut tersebar di seluruh kabupaten kota, untuk daerah otonomi baru masih terhitung atau tergabung dengan kabupaten induk.
"Alasannya, karena kami belum memiliki kantor pertanahan di daerah otonomi baru tersebut seperti Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan dan Buton Tengah," katanya.
Menurut dia, untuk penyebaran kuota prona tersebut mengalami peningkatan jatah setiap kabupaten kecuali kota Kendari masih sama dengan kuota tahun sebelumnya yakni 500 bidang.
"Karena di Kota Kendari ini sudah sedikit lahan yang belum bersertifikat. Sementara daerah lain banyak lahannya belum bersertifikat," katanya.
Dikatakan, proses sertifikat lahan tersebut sudah mulai berjalan di kabupaten kota yang dimulai dari proses pengukuran.
Humas BPN Sultra, Asrafil, di Kendari, Jumat, mengatakan kuota prona Sultra tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan dibanding kuota tahun 2016.
"Kuota tahun lalu hanya 15.000 bidang, tahun ini menjadi 25.000 bidang atau mengalami kenaikan 10.000 bidang," kata Astafil.
Ia mengatakan, kuota tersebut tersebar di seluruh kabupaten kota, untuk daerah otonomi baru masih terhitung atau tergabung dengan kabupaten induk.
"Alasannya, karena kami belum memiliki kantor pertanahan di daerah otonomi baru tersebut seperti Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan dan Buton Tengah," katanya.
Menurut dia, untuk penyebaran kuota prona tersebut mengalami peningkatan jatah setiap kabupaten kecuali kota Kendari masih sama dengan kuota tahun sebelumnya yakni 500 bidang.
"Karena di Kota Kendari ini sudah sedikit lahan yang belum bersertifikat. Sementara daerah lain banyak lahannya belum bersertifikat," katanya.
Dikatakan, proses sertifikat lahan tersebut sudah mulai berjalan di kabupaten kota yang dimulai dari proses pengukuran.