Kendari, Antara Sultra - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan pernyataan sikap dengan berorasi di simpang empat lampu merah Kantor Wali Kota Kendari terkait kebijakan pemerintah yang berdampak pada rakyat.
Juru bicara aksi yang juga Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI Sultra, Mardin Ali Hilman, Senin dalam peryataannya warga Indonesia saat ini dihantui dengan penderitaan karena dibebankan pajak yang begitu besar, padahal sumber daya alam cukup melimpah.
Olehnya itu, KAMMI daerah Sultra meminta dan memohon kepada segenap masyarakat menyatakan agar DPR RI melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, disamping itu menolak kenaikan harga BBM non subsidi serta menolak daftar kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang dinilai membebani masyarakat.
Selain itu, juga menyuarakan untuk menolak kenaikan biaya tarif listrik untuk 900 VA yang mencapai 242,5 persen karena dinilai akan menyengsarakan masyarakat menegah ke bawah. Serta menolak keberadaan tenaga kerja asing (TKA) khususnya di Sultra.
Aksi yang jumlahnya belasan orang mahasiswa itu, berorasi di tengah simpang jalan Ahmad Yani, tidak membuat macet kendaraan karena dilakukan secara teratur dan terarah sehingga masyarakat pengguna kendaraan roda empat dan dua tetap lancar saat melintas di jalur itu.
Koordinator akasi lainnya, Yahya mengatakan, aksi damai yang disampaikan pada siang menjelang sore itu dilakukan sebagai bentuk moral yang disuarakan pada tangga 12 Januari lalu juga telah dilakukan aksi yang sama namun tidak ada hasil positif dari gerakan mahasiswa yang dibangun atas nama bela rakyat.
"Semoga saja aksi hari ini, dapat menggugah masyarakat khususnya di Kota Kendari dan Sultra pada umumnya terkait aspirasi yang kami suarakan," ujaranya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi damai tanpa pengawalan ketat dari aparat kepolisian itu, secara perlahan membubarkan diri karena waktunya sudah hampir menjelang sore.
Juru bicara aksi yang juga Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI Sultra, Mardin Ali Hilman, Senin dalam peryataannya warga Indonesia saat ini dihantui dengan penderitaan karena dibebankan pajak yang begitu besar, padahal sumber daya alam cukup melimpah.
Olehnya itu, KAMMI daerah Sultra meminta dan memohon kepada segenap masyarakat menyatakan agar DPR RI melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, disamping itu menolak kenaikan harga BBM non subsidi serta menolak daftar kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang dinilai membebani masyarakat.
Selain itu, juga menyuarakan untuk menolak kenaikan biaya tarif listrik untuk 900 VA yang mencapai 242,5 persen karena dinilai akan menyengsarakan masyarakat menegah ke bawah. Serta menolak keberadaan tenaga kerja asing (TKA) khususnya di Sultra.
Aksi yang jumlahnya belasan orang mahasiswa itu, berorasi di tengah simpang jalan Ahmad Yani, tidak membuat macet kendaraan karena dilakukan secara teratur dan terarah sehingga masyarakat pengguna kendaraan roda empat dan dua tetap lancar saat melintas di jalur itu.
Koordinator akasi lainnya, Yahya mengatakan, aksi damai yang disampaikan pada siang menjelang sore itu dilakukan sebagai bentuk moral yang disuarakan pada tangga 12 Januari lalu juga telah dilakukan aksi yang sama namun tidak ada hasil positif dari gerakan mahasiswa yang dibangun atas nama bela rakyat.
"Semoga saja aksi hari ini, dapat menggugah masyarakat khususnya di Kota Kendari dan Sultra pada umumnya terkait aspirasi yang kami suarakan," ujaranya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi damai tanpa pengawalan ketat dari aparat kepolisian itu, secara perlahan membubarkan diri karena waktunya sudah hampir menjelang sore.