Kendari, Antara Sultra - Target Program Transmigrasi untuk 513 kepala keluarga atau seluruhnya 1.921 jiwa di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016, terealisasi 100 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra, Saemu Alwy di Kendari, Senin mengatakan, data realisasi pemukiman warga transmigasi 2016 itu tercatat hingga 5 Januari 2017.
Sebelumnya pada Desember 2016 ada satu kepala keluarga yang belum ditempatkan, karena adaperalihan pemukiman ke Kabupaten Kolaka Timur sehingga jumlahnya saat itu baru 512 kk atau 1.919 jiwa.
"Jadi, saat ini dari target 513 KK itu sudah terealisasi semuanya. Dari jumlah tersebut 270 KK adalah transmigran penduduk setempat (TPS) dan 242 kk dari transmigran penduduk asal (TPA)," ujar mantan asisten III Sekda Provinsi Sultra yang baru dilantik menjadi Kadis Nakertrans Sultra pada minggu kedua Januari 2017.
Kadis mengatakan, penempatan warga transmigrasi yang sedikit mengalami keterlambatan itu karena selain adanya revisi anggaran pusat yang berdampak pada proses penyelesaikan fisik di setiap lokasi transmigrasi di tujuh kabupaten di Sultra.
"Alhamdulillah semua program yang direncanakan terlaksanaka dengan lancar, meskipun sedikit alamai keterlambatan penempatan," ujarnya.
Ia mengatakan, tujuh kabupaten lokasi permukiman transmigrasi itu meliputi Konawe Utara 75 KK terdiri dari 38 kk TPS dan 37 KK TPA, Konawe 75 KK terdiri dari 45 KK TPS dan 30 KK TPA dan Kolaka sebanyak 50 KK terdiri dari 25 KK TPS dan 25 KK TPA.
Kebupaten Kolaka Timur sebanyak 74 KKk terdiri dari 47 KK TPS dan 27 KK TPA, Mua sebanyak 50 KK terdiri dari 25 KK TPS dan 25 KK TPA, Buton sebanyak 70 KK terdiri dari 30 KK TPS dan 40 KK TPA dan Konawe Selatan sebanyak 118 KK terdiri dari 60 KK TPS dan 58 KK TPA.
Mengenai program transmigrasi pada 2017, Saemu Alwi mengatakan, jumlahnya menurun drastis yakni hanya mendapat kuota sebanyak 150 kepala keluarga dengan tiga kabupaten yakni Konaw 50 KKk, Kolaka Timur 50 kk dan Muna Barat 50 kk.
"Sebenarnya dari prdsentase program transmigrasi 2017, Sultra cukup tinggi karena secara nasional pemerintah pusat hanya memprogramkan kurang lebih 1.270 KK yang tersebar di sejumlah provinsi," ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra, Saemu Alwy di Kendari, Senin mengatakan, data realisasi pemukiman warga transmigasi 2016 itu tercatat hingga 5 Januari 2017.
Sebelumnya pada Desember 2016 ada satu kepala keluarga yang belum ditempatkan, karena adaperalihan pemukiman ke Kabupaten Kolaka Timur sehingga jumlahnya saat itu baru 512 kk atau 1.919 jiwa.
"Jadi, saat ini dari target 513 KK itu sudah terealisasi semuanya. Dari jumlah tersebut 270 KK adalah transmigran penduduk setempat (TPS) dan 242 kk dari transmigran penduduk asal (TPA)," ujar mantan asisten III Sekda Provinsi Sultra yang baru dilantik menjadi Kadis Nakertrans Sultra pada minggu kedua Januari 2017.
Kadis mengatakan, penempatan warga transmigrasi yang sedikit mengalami keterlambatan itu karena selain adanya revisi anggaran pusat yang berdampak pada proses penyelesaikan fisik di setiap lokasi transmigrasi di tujuh kabupaten di Sultra.
"Alhamdulillah semua program yang direncanakan terlaksanaka dengan lancar, meskipun sedikit alamai keterlambatan penempatan," ujarnya.
Ia mengatakan, tujuh kabupaten lokasi permukiman transmigrasi itu meliputi Konawe Utara 75 KK terdiri dari 38 kk TPS dan 37 KK TPA, Konawe 75 KK terdiri dari 45 KK TPS dan 30 KK TPA dan Kolaka sebanyak 50 KK terdiri dari 25 KK TPS dan 25 KK TPA.
Kebupaten Kolaka Timur sebanyak 74 KKk terdiri dari 47 KK TPS dan 27 KK TPA, Mua sebanyak 50 KK terdiri dari 25 KK TPS dan 25 KK TPA, Buton sebanyak 70 KK terdiri dari 30 KK TPS dan 40 KK TPA dan Konawe Selatan sebanyak 118 KK terdiri dari 60 KK TPS dan 58 KK TPA.
Mengenai program transmigrasi pada 2017, Saemu Alwi mengatakan, jumlahnya menurun drastis yakni hanya mendapat kuota sebanyak 150 kepala keluarga dengan tiga kabupaten yakni Konaw 50 KKk, Kolaka Timur 50 kk dan Muna Barat 50 kk.
"Sebenarnya dari prdsentase program transmigrasi 2017, Sultra cukup tinggi karena secara nasional pemerintah pusat hanya memprogramkan kurang lebih 1.270 KK yang tersebar di sejumlah provinsi," ujarnya.