Kendari, Antara Sultra - Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Pusat, Wisnu Wijaya mengatakan, serapan anggaran yang dikucurkan investasi asing terhadap sektor pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai masih sangat rendah dibanding dengan provinsi lain di Tanah Air.
"Dari total anggaran sekitar Rp8 triliun, realisasi hingga 2016 baru terserap sekitar 37 persen atau masih dibawah 40 persen ," kata Wisnu Wijaya, saat acara Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pembangunan Industri Smelter tentang Ketenagakerjaan yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian RI di Kendari, Rabu.
Ia mengatakan, sementara di provinsi tetangga Sulawesi Tengah (Sulteng), dari besaran investasi asing sebesar Rp14 triliun lebih, serapan anggarannya sudah mencapai 75-80 persen.
Rendahnya bantuan investasi ke Provinsi Sultra dibanding dengan Sulteng disebabkan karena beberapa pertimbangan dari BKPM Pusat di antaranya pembangunan sektor tambang di Sultra umumnya fokus hanya pada satu sektor pembangunan smelter saja, sehingga serapannya anggarannya rendah.
Selain itu, keterlibatan pemda dan pengusaha setempat dalam mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor pembangunan pertambangan juga dinilai lambat dan bahkan jarang mengikuti program yang ditawarkan pusat, sehingga menjadi pertimbangan pusat dalam hal ini BKMP.
Sedangkan di Sulawesi Tengah invasi sektor pertambangan khususnya di Kabupaten Morowali, pemerintah dan pengusaha sangat aktif bila ada kegiatan maupun pertemuan tingkat nasional.
"Maka dari semua itulah, prediksi dan perkiraan pusat untuk memberi bantuan investasi ke daerah tidak harus sama nilainya, namun tergantung dari keseriusan pemerintah terutama menyangkut kewenangan, dan jaminan keamanan bagi setiap investor untuk percepatan pembangunan di daerah," ujaranya.
Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawiran, mengatakan, kebijakan pemerintah yang mengharuskan pengolahan dan pemurnian hasil tambang sebelum diekspor mendorong masuknya investasi asing di industri smelter sebesar Rp20 triliun.
"Kita semua berharap industri smelter dapat terus meningkatkan kontribusi (sektor industri) terhadap PDB (produk domestik bruto)," ujaranya.
Oleh karena itu ia sangat berharap realisasi dan operasi industri smelter yang banyak tersebar di daerah penghasil tambang, termasuk di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, bisa berjalan lancar, tidak diganggu isu penggunaan tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok.
"Dari total anggaran sekitar Rp8 triliun, realisasi hingga 2016 baru terserap sekitar 37 persen atau masih dibawah 40 persen ," kata Wisnu Wijaya, saat acara Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pembangunan Industri Smelter tentang Ketenagakerjaan yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian RI di Kendari, Rabu.
Ia mengatakan, sementara di provinsi tetangga Sulawesi Tengah (Sulteng), dari besaran investasi asing sebesar Rp14 triliun lebih, serapan anggarannya sudah mencapai 75-80 persen.
Rendahnya bantuan investasi ke Provinsi Sultra dibanding dengan Sulteng disebabkan karena beberapa pertimbangan dari BKPM Pusat di antaranya pembangunan sektor tambang di Sultra umumnya fokus hanya pada satu sektor pembangunan smelter saja, sehingga serapannya anggarannya rendah.
Selain itu, keterlibatan pemda dan pengusaha setempat dalam mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor pembangunan pertambangan juga dinilai lambat dan bahkan jarang mengikuti program yang ditawarkan pusat, sehingga menjadi pertimbangan pusat dalam hal ini BKMP.
Sedangkan di Sulawesi Tengah invasi sektor pertambangan khususnya di Kabupaten Morowali, pemerintah dan pengusaha sangat aktif bila ada kegiatan maupun pertemuan tingkat nasional.
"Maka dari semua itulah, prediksi dan perkiraan pusat untuk memberi bantuan investasi ke daerah tidak harus sama nilainya, namun tergantung dari keseriusan pemerintah terutama menyangkut kewenangan, dan jaminan keamanan bagi setiap investor untuk percepatan pembangunan di daerah," ujaranya.
Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawiran, mengatakan, kebijakan pemerintah yang mengharuskan pengolahan dan pemurnian hasil tambang sebelum diekspor mendorong masuknya investasi asing di industri smelter sebesar Rp20 triliun.
"Kita semua berharap industri smelter dapat terus meningkatkan kontribusi (sektor industri) terhadap PDB (produk domestik bruto)," ujaranya.
Oleh karena itu ia sangat berharap realisasi dan operasi industri smelter yang banyak tersebar di daerah penghasil tambang, termasuk di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, bisa berjalan lancar, tidak diganggu isu penggunaan tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok.