Kendari (Antara News) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdyaan perempuan dan perlindungan anak harus lebih dominan.
"Harapan ibu Menteri PPPA agar partisipasi masyarkat dalam pembangunan PPPA harus lebih dominan dari berbagai aspek, dengan tujuan untuk mempercepat berbagai program yang diharapkan bersama," kata Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Endang Sri Wardani di Kendari, Rabu.
Dalam rangkaian diskusi dan pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Sultra yang dibuka Kepala Badan dr H Zuhuddin Kasim berlangsung sehari di salah satu hotel.
Ia mengatakan, porsi keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat dibutuhkan dalam ikut mensukseskan program unggulan Kementerian PPPA tahun 2016 yang dikenal dengan istilah "three Ends" (Tiga Akhiri)
"Dimans three Ends ini yakni `Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, Akhiri perdagangan manusia dan Akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan." ujar Endang.
Ia mengatakan, tiga program unggulan itu tidak cukup hanya melibatkan kelompok atau lembaga masyarakat tertentu tetapi harus melibatkan seluruh eleman masyarakat dan pemerintah.
"Jadi keterlibatan semua elemen masyarakat dan pemerintah itu mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupatane, kecamatan, desa, komunitas dan masyarakat sipil, orang tua/pengasuh dan anak," ujaranya.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan dirinya sebagai Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat di Kendari dan Sultra pada umumnya bertujuan untuk mendorong, memperluas dan menghargai pastisipasi masyarakat untuk mempercepat tercapainya visi dan misi Kementerian PPPA.
Yang diharapkan Kementerian PPPA ada empat yakni, pertama mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kemudian mempercepat pelaksanaan pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Rangkaian kegiatan sosialisasi dan pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, oleh peserta yang jadi dari berbagai lembaga masyarakat dan aliansi perempuan dan media menyepakati lima orang sebagai formatur mewakili lembaganya untuk membentuk forum.
Kelima unsur lembaga yang tertpilih melalui formatur itu adalah, Ketua Hasmida Karim (Aliansi Premepuan), Wakil Ketua I.Husnawati (Rumpun Perempuan Sultra), Wakil ketua II Sumardin (Radio Swara Alam), Sekertaris Rosdiana (PSG UMK) dan Wakil Sekertaris Azis Senong (PWI Sultra)
"Harapan ibu Menteri PPPA agar partisipasi masyarkat dalam pembangunan PPPA harus lebih dominan dari berbagai aspek, dengan tujuan untuk mempercepat berbagai program yang diharapkan bersama," kata Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Endang Sri Wardani di Kendari, Rabu.
Dalam rangkaian diskusi dan pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Sultra yang dibuka Kepala Badan dr H Zuhuddin Kasim berlangsung sehari di salah satu hotel.
Ia mengatakan, porsi keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat dibutuhkan dalam ikut mensukseskan program unggulan Kementerian PPPA tahun 2016 yang dikenal dengan istilah "three Ends" (Tiga Akhiri)
"Dimans three Ends ini yakni `Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, Akhiri perdagangan manusia dan Akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan." ujar Endang.
Ia mengatakan, tiga program unggulan itu tidak cukup hanya melibatkan kelompok atau lembaga masyarakat tertentu tetapi harus melibatkan seluruh eleman masyarakat dan pemerintah.
"Jadi keterlibatan semua elemen masyarakat dan pemerintah itu mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupatane, kecamatan, desa, komunitas dan masyarakat sipil, orang tua/pengasuh dan anak," ujaranya.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan dirinya sebagai Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat di Kendari dan Sultra pada umumnya bertujuan untuk mendorong, memperluas dan menghargai pastisipasi masyarakat untuk mempercepat tercapainya visi dan misi Kementerian PPPA.
Yang diharapkan Kementerian PPPA ada empat yakni, pertama mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kemudian mempercepat pelaksanaan pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Rangkaian kegiatan sosialisasi dan pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, oleh peserta yang jadi dari berbagai lembaga masyarakat dan aliansi perempuan dan media menyepakati lima orang sebagai formatur mewakili lembaganya untuk membentuk forum.
Kelima unsur lembaga yang tertpilih melalui formatur itu adalah, Ketua Hasmida Karim (Aliansi Premepuan), Wakil Ketua I.Husnawati (Rumpun Perempuan Sultra), Wakil ketua II Sumardin (Radio Swara Alam), Sekertaris Rosdiana (PSG UMK) dan Wakil Sekertaris Azis Senong (PWI Sultra)