Makassar (Antara News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi atau mengambil alih terhadap sejumlah kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan yang prosesnya berjalan lambat.
"Sementara di Supervisi beberapa kasus korupsi di Sulsel," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat kunjungan pelayanan cepat di Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Laode menyebutkan kasus yang diambil alih yakni dugaan korupsi pembangunan laboratorium terpadu Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 2015, kemudian dugaan korupsi pembangunan Bandara Buntu Kunyi Kabupaten Tana Toraja.
Kasus ini sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel. Selanjutnya, kasus Bantuan Sosial Pemprov Sulsel dan Dana Intensif Daerah (DID) di Kabupaten Luwu Utara.
Kendati telah di supervisi, kata Laode, penanganan kasus UNM dan Bandara Buntu Kunyi telah dikerjakan secara maksinal oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Sulsel dan sudah dipresentasikan di kantor KPK.
Selain itu tim anti rasuah juga sudah turun melakukan pendalaman di Sulsel guna penyelesaian penyelidikan kasus tersebut termasuk kasus Korupsi Bansos Pemprov Sulsel dan DID di Kabupaten Lutra.
"Penanganan kasus di Sulsel berjalan baik dan tidak diragukan. Tentunya upaya maksimal dilakukan penyidik, meski belum terselesaikan sepenuhnya," ujar pria berlatarbelakag Dosen di Unhas ini.
Sementara untuk kasus di daerah lain yang juga di supervisi pada enam provinsi sebut dia, yakni Aceh, Banten, Sumatera Utara, Riau, Papua dan Papua Barat potensi korupsinya jauh lebih besar dibanding Sulsel. "Itu semuanya sementara dipelajari dan di dalami lebih detail, " katanya usai memberikan plakat penghargaan atas keberhasilan Polsek Panakukang Makassar dalam meminimalisir prilaku korupsi diinternalnya.
Usai kegiatan itu, Laode bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Herry Dahana, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Rusdi Hartono kemudian meninggalkan tempat di Polsek Panakukang, Makassar.