Kendari (Antara News) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Askar Mahmud, mengatakan luas lahan kumuh di kota itu saat ini mencapai sekitar 497 hektare.
"Kawasan kumuh tersebut tersebar pada beberapa titik yang ada di kota itu terutama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Abeli dan Kecamatan Kendari," kata Askar di Kendari, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya setiap tahun untuk menangani kawasan kumuh tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Butuh anggaran besar untuk menangani kawasan kumuh seluas itu. Diperkirakan sekitar Rp500 miliar," katanya.
Menurut dia, kalau kawasan itu mau ditangani dengan satu tahun anggaran, praktis tidak ada program lain yang bisa terlaksana atau dibiayai. "Untuk menangani perkara kawasan kumuh itu memang bukan persoalan mudah, karena tergantung kesiapan anggaran," katanya.
Dijelaskan, program kotaku tanpa kumuh adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kawasan kumuh yang ada di daerah itu. "Kesadaran masyarakat untuk mendukung program tersebut perlu ditingkatkan, sebab jika tidak, tentunya pihak pemda akan kesulitan," katanya.
"Kawasan kumuh tersebut tersebar pada beberapa titik yang ada di kota itu terutama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Abeli dan Kecamatan Kendari," kata Askar di Kendari, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya setiap tahun untuk menangani kawasan kumuh tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Butuh anggaran besar untuk menangani kawasan kumuh seluas itu. Diperkirakan sekitar Rp500 miliar," katanya.
Menurut dia, kalau kawasan itu mau ditangani dengan satu tahun anggaran, praktis tidak ada program lain yang bisa terlaksana atau dibiayai. "Untuk menangani perkara kawasan kumuh itu memang bukan persoalan mudah, karena tergantung kesiapan anggaran," katanya.
Dijelaskan, program kotaku tanpa kumuh adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kawasan kumuh yang ada di daerah itu. "Kesadaran masyarakat untuk mendukung program tersebut perlu ditingkatkan, sebab jika tidak, tentunya pihak pemda akan kesulitan," katanya.