Kendari (Antara News) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (FPIK UHO) Kendari, Senin, menggelar aksi unjuk rasa mengecam kebijakan impor ikan yang dilakukan pemerintah.
Koordinator aksi, Sahrir Barakati dalam orasinya di Kendari, mengungkapkan, kebijakan pemerintah melakukan impor ikan dengan alasan untuk menutupi kekurangan pasokan bahan baku dan ikan untuk kebutuhan nasional, berbanding terbalik dengan produksi ikan nasional yang sangat meningkat saat ini.
"Impor ikan ini menjadi kejanggalan karena nelayan dalam masa meningkatkan produksi. Kebijakan ini juga akan menciderai nelayan kecil yang sudah menyimpan harapan besar terhadap pemerintah," kata Sahrir Barakati.
Lebih lanjut Sahrir menjelaskan, kebijakan impor ini sangat kontradiksi dengan pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa stok ikan untuk kebutuhan nasional sangat tinggi dan berlimpah. Dimana produksi perikanan nasional pada triwulan II tahun 2016 mencapai 5,99 juta ton, dan produksi perikanan juga meningkat dari 20,40 juta ton di tahun 2015 menjadi 23,99 juta ton pada tahun 2016.
"Melihat fenomena tersebut, kami dari KBM FKIP UHO meminta Komisi II DPRD Sultra yang membidangi perikanan agar menyampaikan kepada DPR RI khususnya Komisi IV untuk meminta pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan impor ikan. Apalagi saat ini sudah ada 23.652 ton ikan yang masuk ke Indonesia dari Januari hingga April," ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Jumardin yang datang menemui para demonstran mengatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa Fakultas Perikanan UHO dan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
"Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra yang adik-adik sampaikan. Setelah itu kita akan sampaikan ke pihak DPR RI bahwa masyarakat Sultra tidak setuju dengan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah," kata Jumartin yang juga politisi Partai Demokrat.
Menurut dia, kebijakan impor ikan akan memberikan dampak negatif terhadap produksi ikan dalam negeri, seperti halnya penurunan harga.
"Dampaknya tentu akan menurunkan mutu ikan di pasar dalam negeri dan menurunnya daya saing nelayan skala kecil, karena minim fasilitas dari pemerintah. Jadi yang rugi tentu nelayan kita," kata Jumardin didampingi anggota Komisi II Mardamin dan La Ode Mutanafas.
Koordinator aksi, Sahrir Barakati dalam orasinya di Kendari, mengungkapkan, kebijakan pemerintah melakukan impor ikan dengan alasan untuk menutupi kekurangan pasokan bahan baku dan ikan untuk kebutuhan nasional, berbanding terbalik dengan produksi ikan nasional yang sangat meningkat saat ini.
"Impor ikan ini menjadi kejanggalan karena nelayan dalam masa meningkatkan produksi. Kebijakan ini juga akan menciderai nelayan kecil yang sudah menyimpan harapan besar terhadap pemerintah," kata Sahrir Barakati.
Lebih lanjut Sahrir menjelaskan, kebijakan impor ini sangat kontradiksi dengan pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa stok ikan untuk kebutuhan nasional sangat tinggi dan berlimpah. Dimana produksi perikanan nasional pada triwulan II tahun 2016 mencapai 5,99 juta ton, dan produksi perikanan juga meningkat dari 20,40 juta ton di tahun 2015 menjadi 23,99 juta ton pada tahun 2016.
"Melihat fenomena tersebut, kami dari KBM FKIP UHO meminta Komisi II DPRD Sultra yang membidangi perikanan agar menyampaikan kepada DPR RI khususnya Komisi IV untuk meminta pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan impor ikan. Apalagi saat ini sudah ada 23.652 ton ikan yang masuk ke Indonesia dari Januari hingga April," ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Jumardin yang datang menemui para demonstran mengatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa Fakultas Perikanan UHO dan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
"Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra yang adik-adik sampaikan. Setelah itu kita akan sampaikan ke pihak DPR RI bahwa masyarakat Sultra tidak setuju dengan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah," kata Jumartin yang juga politisi Partai Demokrat.
Menurut dia, kebijakan impor ikan akan memberikan dampak negatif terhadap produksi ikan dalam negeri, seperti halnya penurunan harga.
"Dampaknya tentu akan menurunkan mutu ikan di pasar dalam negeri dan menurunnya daya saing nelayan skala kecil, karena minim fasilitas dari pemerintah. Jadi yang rugi tentu nelayan kita," kata Jumardin didampingi anggota Komisi II Mardamin dan La Ode Mutanafas.