Jakarta (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menegaskan Indonesia harus mampu mengembangkan industri peralatan pertahanan dan keamanan yang terpadu dan mandiri.
Keterangan tertulis dari Kementerian BUMN di Jakarta, Jumat menyebutkan pernyataan tersebut ditegaskan Menteri BUMN dalam sambutan pada Seminar Internasional "Forum Indo Defence Expo 2016" di Kemayoran Jakarta pada 2 November 2016.
Menurut Rini, Indonesia tidak mungkin tergantung dan menyerahkan diri pada pengadaan peralatan pertahanan keamanan dari luar negeri saja, tetapi harus mampu mengembangkan industri pertahanan yang terpadu dan mandiri.
Ia lebih lanjut mengemukakan, sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mempunyai tugas yang sangat strategis untuk menjamin dan mengatur pengadaan alat perlengkapan pertahanan keamanan dari industri dalam negeri.
Komite tersebut juga mengharuskan industri dalam negeri untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-sebesarnya apabila pengadaan harus dilakukan dari luar negeri.
Tetapi tugas KKIP bukan hanya mensukseskan pengadaan, melainkan juga harus memperhitungkan faktor strategis lain yang meliputi ketepatan kebutuhan, ketepatan jumlah, ketepatan anggaran, dan ketepatan mutu.
Tidak kalah penting adalah pengembangan industri pertahanan nasional yang menjadi bagian dari "Global Supply Chain" (Rantai Pasokan Global), baik sebagai Assembler, Component Supplier, Service Center maupun sebagai Delivery Center.
"Izinkan saya selaku Wakil Ketua Harian KKIP menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertahanan dan para pengguna yang mempunyai komitmen tinggi untuk menggunakan peralatan pertahanan keamanan produksi dalam negeri," kata Rini.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Pelaksana KKIP yang tidak kenal lelah serta seluruh industri pertahanan dalam negeri yang telah berhasil dan atau sedang berusaha secara terus menerus menjadi bagian dari "Global Supply Chain".
Selain itu Rini pada kesempatan tersebut berharap para pengguna dan Tim Pelaksana KKIP agar dalam perencanaan dan pengadaan selalu mengutamakan potensi untuk mengembangkan dan memperdalam kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
"Harap diingat bahwa itu hanya dapat tercapai bila dalam setiap pengadaan kita mengedepankan jumlah yang dapat mencapai skala keekonomian, karena dengan demikian kita dapat bernegosiasi dengan produsen besar dunia dan pemilik teknologi termutakhir dalam mengembangkan kemampuan berproduksi di dalam negeri," katanya.
Ia juga mengingatkan agar pengguna, Tim Pelaksana KKIP, dan produsen swasta nasional, maupun BUMN yang ditetapkan sebagai pemadu utama, baik matra udara, laut maupun darat dapat bahu membahu bernegosiasi dengan produsen besar dan pemilik teknologi mutakhir untuk mendapatkan hasil terbaik bagi rakyat Indonesia.
"Tentunya juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," kata Menteri BUMN yang dalam sambutannya mengangkat tema "Peran Industri Pertahanan Nasional dalam Mendukung Keamanan Maritim pada Poros Dunia".
Editor: Ruslan Burhani
Keterangan tertulis dari Kementerian BUMN di Jakarta, Jumat menyebutkan pernyataan tersebut ditegaskan Menteri BUMN dalam sambutan pada Seminar Internasional "Forum Indo Defence Expo 2016" di Kemayoran Jakarta pada 2 November 2016.
Menurut Rini, Indonesia tidak mungkin tergantung dan menyerahkan diri pada pengadaan peralatan pertahanan keamanan dari luar negeri saja, tetapi harus mampu mengembangkan industri pertahanan yang terpadu dan mandiri.
Ia lebih lanjut mengemukakan, sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mempunyai tugas yang sangat strategis untuk menjamin dan mengatur pengadaan alat perlengkapan pertahanan keamanan dari industri dalam negeri.
Komite tersebut juga mengharuskan industri dalam negeri untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-sebesarnya apabila pengadaan harus dilakukan dari luar negeri.
Tetapi tugas KKIP bukan hanya mensukseskan pengadaan, melainkan juga harus memperhitungkan faktor strategis lain yang meliputi ketepatan kebutuhan, ketepatan jumlah, ketepatan anggaran, dan ketepatan mutu.
Tidak kalah penting adalah pengembangan industri pertahanan nasional yang menjadi bagian dari "Global Supply Chain" (Rantai Pasokan Global), baik sebagai Assembler, Component Supplier, Service Center maupun sebagai Delivery Center.
"Izinkan saya selaku Wakil Ketua Harian KKIP menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertahanan dan para pengguna yang mempunyai komitmen tinggi untuk menggunakan peralatan pertahanan keamanan produksi dalam negeri," kata Rini.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Pelaksana KKIP yang tidak kenal lelah serta seluruh industri pertahanan dalam negeri yang telah berhasil dan atau sedang berusaha secara terus menerus menjadi bagian dari "Global Supply Chain".
Selain itu Rini pada kesempatan tersebut berharap para pengguna dan Tim Pelaksana KKIP agar dalam perencanaan dan pengadaan selalu mengutamakan potensi untuk mengembangkan dan memperdalam kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
"Harap diingat bahwa itu hanya dapat tercapai bila dalam setiap pengadaan kita mengedepankan jumlah yang dapat mencapai skala keekonomian, karena dengan demikian kita dapat bernegosiasi dengan produsen besar dunia dan pemilik teknologi termutakhir dalam mengembangkan kemampuan berproduksi di dalam negeri," katanya.
Ia juga mengingatkan agar pengguna, Tim Pelaksana KKIP, dan produsen swasta nasional, maupun BUMN yang ditetapkan sebagai pemadu utama, baik matra udara, laut maupun darat dapat bahu membahu bernegosiasi dengan produsen besar dan pemilik teknologi mutakhir untuk mendapatkan hasil terbaik bagi rakyat Indonesia.
"Tentunya juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," kata Menteri BUMN yang dalam sambutannya mengangkat tema "Peran Industri Pertahanan Nasional dalam Mendukung Keamanan Maritim pada Poros Dunia".
Editor: Ruslan Burhani