Kendari (Antara News) - Hugua selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Maritim enam negara anggota Coral Triangle Inititive (CTI), bicara soal ketahanan pangan pada forum pertemuan tingkat menteri maritim negara anggota CTI di Port Moresby, Papua Nugini (3/11).
Melalui telepon selular Papua Nugini-Kendari, Jumat, Hugua yang mantan bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjelaskan bahwa kesuksesan program ketahanan pangan di enam negara anggota CTI akan sangat ditentukan oleh peran para bupati dan wali kota sebagai penguasa di wilayah otonom.
"Bupati dan wali kota, dapat membumikan program ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal pada tingkat akar rumput di masyarakat karena memiliki otoritas anggaran dan kebijakan implementasi pada tingkat masyarakat lokal," katanya.
Menurut dia, dengan otoritas anggaran yang dimiliki para bupati dan wali kota, program ketahanan pangan dan pembangunan kemaritiman berkelanjutan di enam negara CTI, akan mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan.
"Selain bisa menyukseskan program ketahanan pangan, para bupati dan wali kota juga dapat menekan praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan mencegah penyulundupan sumber daya kelautan ke luar negeri," ujarnya.
Hal itu dimungkinkan karena para bupati dan wali kota memiliki kewenangan untuk mengendalikan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan penyelundupan sumber daya kelautan di wilayah masing-masing.
"Kalau para bupati dan walikota bisa mencegah penangakapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan penyelundupan sumber daya kelautan keluar negeri, maka potensi sumber daya perikanan dan sumber daya kelautan akan tetap lestari sepanjang masa," katanya.
Pada forum tersebut, Hugua mengaku menawarkan konsep kerja sama membangun Sister City atau kota kembar antarkabupaten dan kota terdekat yang berada pada wilayah perbatasan antarnegara anggota CTI.
Ia memberi contoh antara Kabupaten Merauke, Indonesia dengan Kota Daru, Papua Nugini atau antara Kabupaten Kavalina Timor Leste dan Kabupaten Belu di Indonesia.
"Jika antara kabupaten dan kota berdekatan antara dua negara itu menjalin kerja sama membangun kota kembar, pencurian ikan dan sumber daya kelautan lainnya bisa lebih mudah dikendalikan," katanya.
Selain itu, melalui kerja sama membangun kota kembar juga akan menjadi titik masuk bagi pertukaran barang dan jasa antarsesama negara anggota CTI, terutama perdagangan bahan pangan yang ramah lingkungan.
"Bagi Indonesia, konsep kerja sama membangun kota kembar akan memperkuat posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana yang direncanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," katanya.
Melalui telepon selular Papua Nugini-Kendari, Jumat, Hugua yang mantan bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjelaskan bahwa kesuksesan program ketahanan pangan di enam negara anggota CTI akan sangat ditentukan oleh peran para bupati dan wali kota sebagai penguasa di wilayah otonom.
"Bupati dan wali kota, dapat membumikan program ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal pada tingkat akar rumput di masyarakat karena memiliki otoritas anggaran dan kebijakan implementasi pada tingkat masyarakat lokal," katanya.
Menurut dia, dengan otoritas anggaran yang dimiliki para bupati dan wali kota, program ketahanan pangan dan pembangunan kemaritiman berkelanjutan di enam negara CTI, akan mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan.
"Selain bisa menyukseskan program ketahanan pangan, para bupati dan wali kota juga dapat menekan praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan mencegah penyulundupan sumber daya kelautan ke luar negeri," ujarnya.
Hal itu dimungkinkan karena para bupati dan wali kota memiliki kewenangan untuk mengendalikan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan penyelundupan sumber daya kelautan di wilayah masing-masing.
"Kalau para bupati dan walikota bisa mencegah penangakapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan penyelundupan sumber daya kelautan keluar negeri, maka potensi sumber daya perikanan dan sumber daya kelautan akan tetap lestari sepanjang masa," katanya.
Pada forum tersebut, Hugua mengaku menawarkan konsep kerja sama membangun Sister City atau kota kembar antarkabupaten dan kota terdekat yang berada pada wilayah perbatasan antarnegara anggota CTI.
Ia memberi contoh antara Kabupaten Merauke, Indonesia dengan Kota Daru, Papua Nugini atau antara Kabupaten Kavalina Timor Leste dan Kabupaten Belu di Indonesia.
"Jika antara kabupaten dan kota berdekatan antara dua negara itu menjalin kerja sama membangun kota kembar, pencurian ikan dan sumber daya kelautan lainnya bisa lebih mudah dikendalikan," katanya.
Selain itu, melalui kerja sama membangun kota kembar juga akan menjadi titik masuk bagi pertukaran barang dan jasa antarsesama negara anggota CTI, terutama perdagangan bahan pangan yang ramah lingkungan.
"Bagi Indonesia, konsep kerja sama membangun kota kembar akan memperkuat posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana yang direncanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," katanya.