Kendari (Antara News) - Ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tunas Bahari, Pelabuhan Nusantara Kendari memprotes kebijakan pihak Syahbandar Kendari yang membentuk TKBM Tunas Mandiri untuk beroperasi di Pelabuhan Bungkutoko Kendari.
Protes ratusan TKBM Tunas Bahari Pelabuhan Nusantara Kendari tersebut disampaikan dalam bentuk unjuk rasa di Mapolda Sultra di Kendari, Senin.
"Sesuai peraturan Kementerian Perhubungan, dalam ibukota Provinsi hanya dibolehkan satu TKBM yang beroperasi dan membentuk koperasi di dalam kawasan pelabuhan," kata Pengawas TKBM Tunas Bahari, Adriama Maleppe saat menyampaikan orasinya dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Jelas teriak Adriama, TKBM Tunas Mandiri yang dibentuk pihak Syahbandar untuk beroperasi di Pelabuhan Bungkutoko melanggar aturan dari Kementerian Perhubungan RI.
"TKBM Tunas Bahari yang saat ini beroperasi di pelabuhan Nusantara Kendari, siap dipindahkan di Pelabuhan Bungkutoko karena aktivitas bongkar muat, akan dipindahkan di Bungkutoko," katanya
Oleh karena kata dia, pihak Syahbandar tidak perlu membentuk TKBM baru untuk menggusur atau menggantikan TKBM Tunas Bahari yang sudah bertahun-tahun bekerja di pelabuhan Kendari.
Adriama menduga kuat ada manipulasi data yang dilakukan oleh oknum-oknum pihak Syahbandar dalam penerbitan izin operasi TKBM Tunas Mandiri di Pelabuhan Bungkutoko.
Sebab pihak Kementerian Perhubungan RI, sangat tidak memungkin menerbitkan izin operasi TKBM baru di Pelabuhan Bungkutoko karena di Kendari sudah ada TKBM Tunas Bahari.
"Kami minta pihak Polda Sultra untuk mengusut dan memeriksa oknum-oknum yang memanipulasi data dalam penerbitan izin TKBM di Bungkutoko," katanya.
Sebagai pengawas TKBM Adriama mengancam akan melaporkan ulah oknum-oknum pihak Syahbandar Kendari teserbut kepada pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta.
"Besok kami akan melaporkan masalah ini langsung kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta. Malam ini, kami akan ke Jakarta," katanya. Sementara itu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II A Kendari, Akhriadi, membantah adanya tudingan suap dalam penunjukan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk menjadi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Bungkutoko Kendari. "Memang saya pernah melakukan pertemuan dengan pengurus TKBM Karya Bahari. Tetapi saya selaku penengah," kata Akhriadi, di Kendari, Senin, menanggapi tudingan tersebut. Akhriadi saat itu mengaku, menawarkan solusi kepada Karya Bahari walaupun tidak bekerja di Pelabuhan Bungkutoko namun tetap akan mendapat penghasilan bongkar muat meskipun dikerjakan TKBM Tunas Bangsa Mandiri. "Saya tidak munafik itu, tetapi bukan sogok-menyogok, tidak ada suap-menyuap, itu semua cara pendekatan saya, agar kegiatan pelabuhan bisa jalan dan aman, saya coba tawarkan, tetapi tawaran itu juga datang dari pihak TKBM tunas bangsa Mandiri," katanya. Menurut dia, KSOP selaku penyelenggara pelabuhan berhak menentukan koperasi mana yang harus bekerja sebagai TKBM. "Sehingga kami menunjuk Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko," katanya. Ia menambahkan, dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan, Kementerian Perhubungan menunjuk PT Pelindo sebagai operator. Sehingga, tugas KSOP saat ini melakukan monitoring yaitu keamanan keselamatan dan pelayanan.
Protes ratusan TKBM Tunas Bahari Pelabuhan Nusantara Kendari tersebut disampaikan dalam bentuk unjuk rasa di Mapolda Sultra di Kendari, Senin.
"Sesuai peraturan Kementerian Perhubungan, dalam ibukota Provinsi hanya dibolehkan satu TKBM yang beroperasi dan membentuk koperasi di dalam kawasan pelabuhan," kata Pengawas TKBM Tunas Bahari, Adriama Maleppe saat menyampaikan orasinya dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Jelas teriak Adriama, TKBM Tunas Mandiri yang dibentuk pihak Syahbandar untuk beroperasi di Pelabuhan Bungkutoko melanggar aturan dari Kementerian Perhubungan RI.
"TKBM Tunas Bahari yang saat ini beroperasi di pelabuhan Nusantara Kendari, siap dipindahkan di Pelabuhan Bungkutoko karena aktivitas bongkar muat, akan dipindahkan di Bungkutoko," katanya
Oleh karena kata dia, pihak Syahbandar tidak perlu membentuk TKBM baru untuk menggusur atau menggantikan TKBM Tunas Bahari yang sudah bertahun-tahun bekerja di pelabuhan Kendari.
Adriama menduga kuat ada manipulasi data yang dilakukan oleh oknum-oknum pihak Syahbandar dalam penerbitan izin operasi TKBM Tunas Mandiri di Pelabuhan Bungkutoko.
Sebab pihak Kementerian Perhubungan RI, sangat tidak memungkin menerbitkan izin operasi TKBM baru di Pelabuhan Bungkutoko karena di Kendari sudah ada TKBM Tunas Bahari.
"Kami minta pihak Polda Sultra untuk mengusut dan memeriksa oknum-oknum yang memanipulasi data dalam penerbitan izin TKBM di Bungkutoko," katanya.
Sebagai pengawas TKBM Adriama mengancam akan melaporkan ulah oknum-oknum pihak Syahbandar Kendari teserbut kepada pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta.
"Besok kami akan melaporkan masalah ini langsung kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta. Malam ini, kami akan ke Jakarta," katanya. Sementara itu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II A Kendari, Akhriadi, membantah adanya tudingan suap dalam penunjukan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk menjadi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Bungkutoko Kendari. "Memang saya pernah melakukan pertemuan dengan pengurus TKBM Karya Bahari. Tetapi saya selaku penengah," kata Akhriadi, di Kendari, Senin, menanggapi tudingan tersebut. Akhriadi saat itu mengaku, menawarkan solusi kepada Karya Bahari walaupun tidak bekerja di Pelabuhan Bungkutoko namun tetap akan mendapat penghasilan bongkar muat meskipun dikerjakan TKBM Tunas Bangsa Mandiri. "Saya tidak munafik itu, tetapi bukan sogok-menyogok, tidak ada suap-menyuap, itu semua cara pendekatan saya, agar kegiatan pelabuhan bisa jalan dan aman, saya coba tawarkan, tetapi tawaran itu juga datang dari pihak TKBM tunas bangsa Mandiri," katanya. Menurut dia, KSOP selaku penyelenggara pelabuhan berhak menentukan koperasi mana yang harus bekerja sebagai TKBM. "Sehingga kami menunjuk Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Bungkutoko," katanya. Ia menambahkan, dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan, Kementerian Perhubungan menunjuk PT Pelindo sebagai operator. Sehingga, tugas KSOP saat ini melakukan monitoring yaitu keamanan keselamatan dan pelayanan.