Kendari (Antara News) - Ratusan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Sultra menggelar aksi unjuk rasa di Kendari, Senin, menolak program dokter layanan primer (DLP).
Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sultra, unjuk rasa menolak regulasi Dokter Layanan Primer atau DLP yang terkesan dipaksakan oleh Kementerian Kesehatan.
"Unjuk rasa penolakan konsep pendidikan DLP yang terkesan dipaksakan oleh Kementerian Kesehatan ini diikuti ratusan dokter yang tergabung dalam IDI Cabang Sultra," ujar Ketua IDI Sultra, dr Junuda Raf, saat memberikan orasi.
Ia mengatakan bahwa program DLP nantinya akan memberatkan terhadap calon dokter dan merendahkan serta meragukan kompetensi dokter yang selama ini telah melayani masyarakat di layanan primer, dan para dokter saat ini juga sudah melalui proses uji kompetensi untuk sertifikasi.
Jika program regulasi Dokter Layanan Primer terlaksana, kata dia, dokter nantinya diwajibkan kembali mengikuti uji kompetensi dengan biaya yang cukup mahal untuk mendapatkan atau berstatus DLP dan dapat berpraktik di masyarakat.
Para dokter tersebut juga membentangkan poster penolakan konsep pendidikan Dokter Layanan Primer dengan cara longmarch dari Alunalun Kendari menuju kantor DPRD Sultra untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Dalam barisan dokter tersebut terdapat kepala Rumah Sakit Jiwa Kendari, dr Rasak, staf Ahli Penprov Sultra dr Ridwan dan dokter- dokter senior lainnya yang tergabung IDI Sultra.
Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sultra, unjuk rasa menolak regulasi Dokter Layanan Primer atau DLP yang terkesan dipaksakan oleh Kementerian Kesehatan.
"Unjuk rasa penolakan konsep pendidikan DLP yang terkesan dipaksakan oleh Kementerian Kesehatan ini diikuti ratusan dokter yang tergabung dalam IDI Cabang Sultra," ujar Ketua IDI Sultra, dr Junuda Raf, saat memberikan orasi.
Ia mengatakan bahwa program DLP nantinya akan memberatkan terhadap calon dokter dan merendahkan serta meragukan kompetensi dokter yang selama ini telah melayani masyarakat di layanan primer, dan para dokter saat ini juga sudah melalui proses uji kompetensi untuk sertifikasi.
Jika program regulasi Dokter Layanan Primer terlaksana, kata dia, dokter nantinya diwajibkan kembali mengikuti uji kompetensi dengan biaya yang cukup mahal untuk mendapatkan atau berstatus DLP dan dapat berpraktik di masyarakat.
Para dokter tersebut juga membentangkan poster penolakan konsep pendidikan Dokter Layanan Primer dengan cara longmarch dari Alunalun Kendari menuju kantor DPRD Sultra untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Dalam barisan dokter tersebut terdapat kepala Rumah Sakit Jiwa Kendari, dr Rasak, staf Ahli Penprov Sultra dr Ridwan dan dokter- dokter senior lainnya yang tergabung IDI Sultra.