Kendari (Antara News) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Panwas setempat memperketat pengawasan pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton karena berdasarkan hasil pemetaan, pilkada Buton memiliki kerawanan paling tinggi di antara tujuh kabupaten penyelenggara pilkada di Sultra.
"Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu terkait indeks kerawanan pilkada, ada tiga kabupaten yang memiliki potensi kerawanan. Di antara kabupaten tersebut, Buton menempati kerawanan paling tinggi," kata anggota Bawaslu Sultra, Hj Hadi Machmud di Kendari, Jumat.
Menurut dia, sejak proses pendaftaran di KPU, massa pendukung salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati sudah melakukan pengrusakan kantor KPU setempat karena pihak KPU menolak menerima pendaftaran pasangan calon.
Eskalasi politik tersebut kata dia, diprediksi akan terus meningkat setelah KPU Buton menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati Buton periode 2017-2022 dan memasuki masa kampanye pilkada.
"Oleh karena itu, Bawaslu dan Panwas terus melakukan pemantauan, dengan harapan agar pilkada di Kabupaten tersebut tetap berjalan damai, demokratis, jujur dan adil," katanya.
Dua daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi adalah pilkada Kabupaten Bombana dan Kota Kendari.
Kedua daerah tersebut kata dia, juga menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu dan Panwas masing-masing daerah.
"Pilkada Kota Kendari dikategorikan memiliki potensi kerawanan karena salah satu kontestasi dari pilkada adalah putra dari wali kota petahana yang sangat berpeluang terjadinya politisisasi birokrasi," katanya.
Sementara Kabupaten Bombona dikategorikan memiliki potensi kerawanan karena ada kontestasi yang berasal dari jalur independepen atau perseorang yang memiliki masa pendukung fanatis.
"Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu terkait indeks kerawanan pilkada, ada tiga kabupaten yang memiliki potensi kerawanan. Di antara kabupaten tersebut, Buton menempati kerawanan paling tinggi," kata anggota Bawaslu Sultra, Hj Hadi Machmud di Kendari, Jumat.
Menurut dia, sejak proses pendaftaran di KPU, massa pendukung salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati sudah melakukan pengrusakan kantor KPU setempat karena pihak KPU menolak menerima pendaftaran pasangan calon.
Eskalasi politik tersebut kata dia, diprediksi akan terus meningkat setelah KPU Buton menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati Buton periode 2017-2022 dan memasuki masa kampanye pilkada.
"Oleh karena itu, Bawaslu dan Panwas terus melakukan pemantauan, dengan harapan agar pilkada di Kabupaten tersebut tetap berjalan damai, demokratis, jujur dan adil," katanya.
Dua daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi adalah pilkada Kabupaten Bombana dan Kota Kendari.
Kedua daerah tersebut kata dia, juga menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu dan Panwas masing-masing daerah.
"Pilkada Kota Kendari dikategorikan memiliki potensi kerawanan karena salah satu kontestasi dari pilkada adalah putra dari wali kota petahana yang sangat berpeluang terjadinya politisisasi birokrasi," katanya.
Sementara Kabupaten Bombona dikategorikan memiliki potensi kerawanan karena ada kontestasi yang berasal dari jalur independepen atau perseorang yang memiliki masa pendukung fanatis.