Muna (Antara News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna memperbanyak kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan guna menangkal ancaman gerakan kelompok radikalisme.
"Antisipasi Pemkab Muna menggulirkan program pemberdayaan ekonomi yang meliputi masyarakat pedesaan dan perkotaan," kata Wakil Bupati Muna Malik Ditu di Muna, Rabu.
Malik menyampaikan hal itu saat acara sosialisasi antisipasi anti radikal dan anti Pancasila yang diikuti sejumlah pejabat Muspida dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan termasuk pelajar, serta mahasiswa.
Malik menuturkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan memiliki perbedaan dengan warga perkotaan.
Masyarakat di perdesaan, menurut Malik, mengandalkan sumber daya alam yang tersedia disesuaikan dengan pemanfaatan lahan, kondisi pertanahan dan potensi yang menjadi unggulan.
Melalui program pemberdayaan kegiatan yang diperbanyak, Wakil Bupati Muna mengharapkan masyarakat tidak mudah tergerus oleh aktivitas aliran yang menyesatkan.
"Ketika banyak kegiatan maka masyarakat tidak termenung," ujar Malik.
Malik berpendapat faktor kestabilan ekonomi akan memperkuat masyarakat menghindari pengaruh paham radikal dan anti Pancasila.
Sementara itu, Kapolres Muna Ajun Komisaris Besar Polisi Yudith S Hananta menyatakan anggota Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan mensosialisasikan dan menyampaikan penyuluhan bahaya aliran radikal kepada masyarakat.
Yudith menambahkan aparat kepolisian berkoordinasi dengan Pemkab Muna, TNI dan departemen keagamaan setempat berkeliling dan memetakan daerah rawan penyebaran aliran yang menyesatkan.
Perwira menengah kepolisian itu mengakui seluruh wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna memiliki potensi ancaman penyebaran kelompok radikal namun hal itu telah diantisipasi melalui program penyuluhan secara rutin pada setiap desa.
"Antisipasi Pemkab Muna menggulirkan program pemberdayaan ekonomi yang meliputi masyarakat pedesaan dan perkotaan," kata Wakil Bupati Muna Malik Ditu di Muna, Rabu.
Malik menyampaikan hal itu saat acara sosialisasi antisipasi anti radikal dan anti Pancasila yang diikuti sejumlah pejabat Muspida dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan termasuk pelajar, serta mahasiswa.
Malik menuturkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan memiliki perbedaan dengan warga perkotaan.
Masyarakat di perdesaan, menurut Malik, mengandalkan sumber daya alam yang tersedia disesuaikan dengan pemanfaatan lahan, kondisi pertanahan dan potensi yang menjadi unggulan.
Melalui program pemberdayaan kegiatan yang diperbanyak, Wakil Bupati Muna mengharapkan masyarakat tidak mudah tergerus oleh aktivitas aliran yang menyesatkan.
"Ketika banyak kegiatan maka masyarakat tidak termenung," ujar Malik.
Malik berpendapat faktor kestabilan ekonomi akan memperkuat masyarakat menghindari pengaruh paham radikal dan anti Pancasila.
Sementara itu, Kapolres Muna Ajun Komisaris Besar Polisi Yudith S Hananta menyatakan anggota Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan mensosialisasikan dan menyampaikan penyuluhan bahaya aliran radikal kepada masyarakat.
Yudith menambahkan aparat kepolisian berkoordinasi dengan Pemkab Muna, TNI dan departemen keagamaan setempat berkeliling dan memetakan daerah rawan penyebaran aliran yang menyesatkan.
Perwira menengah kepolisian itu mengakui seluruh wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna memiliki potensi ancaman penyebaran kelompok radikal namun hal itu telah diantisipasi melalui program penyuluhan secara rutin pada setiap desa.