Kendari (Antara News) - Jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kendari hingga September 2016 baru mencapai angka 63 persen dari jumlah peserta BPJS 1.003.000 orang lebih.
Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Kendari Imran Hasyim di Kendari, Selasa, mengungkapkan data ini merupakan data per tanggal 30 September 2016 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada delapan kabupaten dan satu kota di Sultra.
Untuk diketahui, BPJS Kesehatan Cabang Kendari membawahi kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur dan Bombana.
"Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan cabang Kendari yang mencapai 63 persen itu merupakan jumlah penduduk di 9 wilayah naungan kami dari sekitar 1,5 juta jiwa penduduk dari data BPS Sultra tahun 2014," ujarnya.
Ia mengatakan, adapun segmen kepesertaan BPJS Kesehatan itu adalah peserta penerima upah (pegawai negeri sipil), perusahaan, peserta penerima bantuan (PBI) baik dari program pusat maupun daerah.
"Harapan BPJS Kesehatan bahwa tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia termasuk warga asing yang sudah enam bulan wajib untuk menjadi peserta BPJS," ujar Imran Hasyim.
Terkait kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan cabang Kendari yakni masih adanya badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerjanya masih enggan mendaftarkan tenaga kerjanya dengan alasan, tenaga kerja tersebut tidak menetap, serta belum memiliki identitas diri (KTP).
Hal lain kata Imran adalah, peserta mandiri BPJS kesehatan banyak yang tidak tepat melakukan pembayaran iuran, dimana dari 87 ribu peserta BPJS mandiri baru sekitar 17 ribu peserta atau mencapai 19 persen yang membayar.
Padahal, lanjut Imran, keterlambatan pembayaran iuran lebih dari satu bulan sejak tanggal 10, akan menyebabkan status kepesertaan non aktif. Artinya, status kepesertaan aktif bila mana iuran telah dibayarkan tanpa pengenaan denda.
"Oleh itu, membayar iuran tepat waktu akan membuat para peserta tenang karena layanan lancar, terbebas dari denda pelayanan serta wujud kepedulian untuk membantu orang yang membutuhkan," ujarnya.
Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Kendari Imran Hasyim di Kendari, Selasa, mengungkapkan data ini merupakan data per tanggal 30 September 2016 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada delapan kabupaten dan satu kota di Sultra.
Untuk diketahui, BPJS Kesehatan Cabang Kendari membawahi kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur dan Bombana.
"Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan cabang Kendari yang mencapai 63 persen itu merupakan jumlah penduduk di 9 wilayah naungan kami dari sekitar 1,5 juta jiwa penduduk dari data BPS Sultra tahun 2014," ujarnya.
Ia mengatakan, adapun segmen kepesertaan BPJS Kesehatan itu adalah peserta penerima upah (pegawai negeri sipil), perusahaan, peserta penerima bantuan (PBI) baik dari program pusat maupun daerah.
"Harapan BPJS Kesehatan bahwa tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia termasuk warga asing yang sudah enam bulan wajib untuk menjadi peserta BPJS," ujar Imran Hasyim.
Terkait kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan cabang Kendari yakni masih adanya badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerjanya masih enggan mendaftarkan tenaga kerjanya dengan alasan, tenaga kerja tersebut tidak menetap, serta belum memiliki identitas diri (KTP).
Hal lain kata Imran adalah, peserta mandiri BPJS kesehatan banyak yang tidak tepat melakukan pembayaran iuran, dimana dari 87 ribu peserta BPJS mandiri baru sekitar 17 ribu peserta atau mencapai 19 persen yang membayar.
Padahal, lanjut Imran, keterlambatan pembayaran iuran lebih dari satu bulan sejak tanggal 10, akan menyebabkan status kepesertaan non aktif. Artinya, status kepesertaan aktif bila mana iuran telah dibayarkan tanpa pengenaan denda.
"Oleh itu, membayar iuran tepat waktu akan membuat para peserta tenang karena layanan lancar, terbebas dari denda pelayanan serta wujud kepedulian untuk membantu orang yang membutuhkan," ujarnya.