Kendari (Antara News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kendari menyebutkan pihaknya tetap melakukan antisipasi meski hingga saat ini belum menemukan adanya indikasi kartu kepesertaan yang palsu.
Kepala Pelayanaan dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kendari Alamsyah di Kendari, Rabu, mengatakan, BPJS Kesehatan Cabang Kendari yang membawahi sembilan kabupaten/kota itu telah menjangkau kurang lebih 900 ribu peserta, dan khusus Kota Kendari telah menjangkau sekitar 170 ribu peserta.
"Capaian hingga saat ini baru menjangkau sekitar 65 persen, dan diharapkan kepesertaan hingga tahun 2017 nanti bisa terlayani antara 70-75 persen," ujarnya.
Ia mengatakan target secara nasional hingga tahun 2019 seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) harus menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Artinya bahwa seluruh warga negara Indonesia hingga akhir 2019 harus menjadi peserta JKN, termasuk warga negara asing yang sudah menetap selama enam bulan lamanya di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan," ujar Alamsyah.
Alamsyah mengatakan mengantisipasi adanya kartu BPJS Kesehatan palsu beredar di masyarakat khususnya di wilayah Sultra pihaknya mengimbau agar masyarakat dalam melakukan pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak menggunakan calo.
Untuk bisa mendapatkan kartu BPJS Kesehatan yang asli ada baiknya masyarakat langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan yang terdekat, sekaligus dengan jelas akan mendapatkan informasi terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dari petugas yang ada.
"Bila ada yang mencurigakan terhadap adanya indikasi penipuan dalam mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan maka segera melaporkan," katanya.
Kepala Pelayanaan dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kendari Alamsyah di Kendari, Rabu, mengatakan, BPJS Kesehatan Cabang Kendari yang membawahi sembilan kabupaten/kota itu telah menjangkau kurang lebih 900 ribu peserta, dan khusus Kota Kendari telah menjangkau sekitar 170 ribu peserta.
"Capaian hingga saat ini baru menjangkau sekitar 65 persen, dan diharapkan kepesertaan hingga tahun 2017 nanti bisa terlayani antara 70-75 persen," ujarnya.
Ia mengatakan target secara nasional hingga tahun 2019 seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) harus menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Artinya bahwa seluruh warga negara Indonesia hingga akhir 2019 harus menjadi peserta JKN, termasuk warga negara asing yang sudah menetap selama enam bulan lamanya di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan," ujar Alamsyah.
Alamsyah mengatakan mengantisipasi adanya kartu BPJS Kesehatan palsu beredar di masyarakat khususnya di wilayah Sultra pihaknya mengimbau agar masyarakat dalam melakukan pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak menggunakan calo.
Untuk bisa mendapatkan kartu BPJS Kesehatan yang asli ada baiknya masyarakat langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan yang terdekat, sekaligus dengan jelas akan mendapatkan informasi terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dari petugas yang ada.
"Bila ada yang mencurigakan terhadap adanya indikasi penipuan dalam mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan maka segera melaporkan," katanya.