Baubau (Antara News) - Kota Baubau menjadi salah satu daerah dalam pemetaan "Kota Kompak dan Cerdas" yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.
"Jadi program ini untuk membantu kota-kota di Indonesia dan baru pertama kali dilaksanakan tahun 2016 dengan melibatkan delapan kota," kata Tim Pendamping Program Kota Kompak dan Cerdas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Bayu Wardana di sela-sela Fokus Group Discussion (FGD) II Kota Kompak dan Cerdas 2016, di Baubau, Selasa.
Ia menyebutkan delapan kota di Indonesia yang masuk program Kota Kompak dan Cerdas itu antara lain Kota Baubau (Sulewesi Tenggara), Kota Gorontalo (Gorontalo)), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Salatiga (Jawa Tengah), Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Ambon (Maluku) dan Kota Banda Aceh (Nangroe Aceh Darusalam).
Bayu menjelaskan "kota cerdas" (smart city) dimaksudkan agar bagaimana daerah itu lebih mengefisienkan tata kelola pemerintahan dan masyarakatnya supaya efektif, sedangkan "kota kompak" bertujuan agar bagaimana dengan kondisi lahan yang terbatas dapat ditempati banyak orang dengan bisa hidup nyaman.
Ia menambahkan, Kota Baubau sebagai salah satu daerah dipilih dalam program tersebut karena isu kompaknya sangat relevan seperti dengan situasi di Benteng Keraton Buton yang semakin lama penduduk akan bertambah, namun tidak menghilangkan unsur pusaka dan nilai-nilai budayanya.
"Kalau kita lihat idealnya Benteng Keraton itu tradisi harus dijaga rumah adat, namun perkembangannya sudah ada yang menggunakan rumah tembok dan sebagainya. Dan solusi idealnya mereka pakai rumah adat semua, tapi masyarakat juga punya kebutuhan bertambah seperti anaknya bertambah dan butuh kamar," katanya.
Sehingga, lanjut dia, bagaimana untuk mencari solusi supaya kepentingan antara pusaka dan nilai-nilai budaya harus terjaga dengan tetap masyarakat juga hidup, serta program itu bisa terus berkelanjutan dengan menghitung seberapa besar kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan, hasil terakhir dalam program kota kompak tersebut tidak hanya kebutuhan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia seperti guru dan dokter, sebab kalau dalam pemetaannya nanti kebutuhan guru dan dokter tidak sebanding dan ideal, maka harus penambahan tenaga SDM itu.
Sementara itu Kepala Bidang Prasarana Tata Ruang dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau, Yulia Widiarti mengatakan, pihaknya menginisiasi program itu sebagai ketua tim teknis di daerah yang akan melaksanakan program dari pemerintah pusat tersebut.
"Awal pengusulannya Bappeda yang presentase tentang kawasan-kawasan prioritas di Kota Baubau, dan Alhamdullilah Baubau bisa masuk program kota kompak cerdas ini," ujarnya.
Ia mengatakan, tim teknis daerah Kota Baubau terdiri dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, dan para camat.
Ia menjelaskan, dalam pembuatan program tersebut harus merujuk pada dokumen yang dihasilkan itu untuk disinergikan, sehingga pembangunan yang menggunakan APBD dan APBN diimplementasikan sesuai dengan Detail Ingenering Desain (DID) yang ada.
"Jadi program ini untuk membantu kota-kota di Indonesia dan baru pertama kali dilaksanakan tahun 2016 dengan melibatkan delapan kota," kata Tim Pendamping Program Kota Kompak dan Cerdas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Bayu Wardana di sela-sela Fokus Group Discussion (FGD) II Kota Kompak dan Cerdas 2016, di Baubau, Selasa.
Ia menyebutkan delapan kota di Indonesia yang masuk program Kota Kompak dan Cerdas itu antara lain Kota Baubau (Sulewesi Tenggara), Kota Gorontalo (Gorontalo)), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Salatiga (Jawa Tengah), Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Ambon (Maluku) dan Kota Banda Aceh (Nangroe Aceh Darusalam).
Bayu menjelaskan "kota cerdas" (smart city) dimaksudkan agar bagaimana daerah itu lebih mengefisienkan tata kelola pemerintahan dan masyarakatnya supaya efektif, sedangkan "kota kompak" bertujuan agar bagaimana dengan kondisi lahan yang terbatas dapat ditempati banyak orang dengan bisa hidup nyaman.
Ia menambahkan, Kota Baubau sebagai salah satu daerah dipilih dalam program tersebut karena isu kompaknya sangat relevan seperti dengan situasi di Benteng Keraton Buton yang semakin lama penduduk akan bertambah, namun tidak menghilangkan unsur pusaka dan nilai-nilai budayanya.
"Kalau kita lihat idealnya Benteng Keraton itu tradisi harus dijaga rumah adat, namun perkembangannya sudah ada yang menggunakan rumah tembok dan sebagainya. Dan solusi idealnya mereka pakai rumah adat semua, tapi masyarakat juga punya kebutuhan bertambah seperti anaknya bertambah dan butuh kamar," katanya.
Sehingga, lanjut dia, bagaimana untuk mencari solusi supaya kepentingan antara pusaka dan nilai-nilai budaya harus terjaga dengan tetap masyarakat juga hidup, serta program itu bisa terus berkelanjutan dengan menghitung seberapa besar kebutuhan masyarakat.
Ia mengatakan, hasil terakhir dalam program kota kompak tersebut tidak hanya kebutuhan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia seperti guru dan dokter, sebab kalau dalam pemetaannya nanti kebutuhan guru dan dokter tidak sebanding dan ideal, maka harus penambahan tenaga SDM itu.
Sementara itu Kepala Bidang Prasarana Tata Ruang dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau, Yulia Widiarti mengatakan, pihaknya menginisiasi program itu sebagai ketua tim teknis di daerah yang akan melaksanakan program dari pemerintah pusat tersebut.
"Awal pengusulannya Bappeda yang presentase tentang kawasan-kawasan prioritas di Kota Baubau, dan Alhamdullilah Baubau bisa masuk program kota kompak cerdas ini," ujarnya.
Ia mengatakan, tim teknis daerah Kota Baubau terdiri dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, dan para camat.
Ia menjelaskan, dalam pembuatan program tersebut harus merujuk pada dokumen yang dihasilkan itu untuk disinergikan, sehingga pembangunan yang menggunakan APBD dan APBN diimplementasikan sesuai dengan Detail Ingenering Desain (DID) yang ada.