Jakarta (Antara News) - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengunjungi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menekankan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan menekan budaya korupsi.
"Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat penting untuk diwujudkan," kata Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis.
Tito menuturkan pelayanan Polri harus diwujudkan secara online agar memudahkan masyarakat dan penegakan hukum akan dirancang berdasarkan database kasus yang ditangani sehingga dapat mudah diawasi.
Jenderal polisi bintang empat itu berjanji akan mengintensifkan kerja sama dengan Kompolnas guna mewujudkan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.
Kapolri Tito Karnavian meminta dukungan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam upaya mereformasi internal Polri.
"Saya sangat berharap polisi dapat dukungan dari Kompolnas untuk memperbaiki reformasi internal Polri karena Kompolnas punya akses, ada Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham di sana (Kompolnas)," kata Jenderal Tito dalam pertemuannya dengan Kompolnas.
Para menteri yang merangkap anggota Kompolnas tersebut diharapkan bisa memberikan masukan langsung kepada presiden, DPR dan lembaga-lembaga lainnya. "Kami harap ini bisa paralel. Sama-sama kita perbaiki polisi dengan cara dan kapasitasnya masing-masing," ujar mantan Kapolda Papua ini.
Menurutnya pertemuannya dengan Kompolnas merupakan bukti bahwa Kompolnas adalah mitra penting bagi Polri. "Kehadiran kami di sini menunjukkan Kompolnas ini mitra yang sangat penting bagi Polri," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan kebijakan utamanya yakni upaya reformasi kepolisian yang meliputi perbaikan masalah kultural, perbaikan kinerja, hubungan dengan media, perbaikan pelayanan publik, perbaikan kualitas penegakkan hukum dan peningkatan kualitas rekrutmen sumber daya manusia.
"Kami juga dapat feedback dari Pak Mendagri sebagai Wakil Ketua (Kompolnas) dan Sekretaris Kompolnas, Pak Bekto Suprapto," katanya.
Menurut Kapolri, pihaknya akan mengadakan pertemuan serupa dalam dua atau tiga bulan mendatang.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga merangkap sebagai Wakil Ketua Kompolnas dan para anggota Kompolnas.
Sementara beberapa pejabat Mabes Polri yang hadir diantaranya Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan Kadivpropam Polri Irjen Pol M. Iriawan.
Wakil Ketua Kompolnas Tjahjo Kumolo berharap Kompolnas mendukung penuh bagi kemajuan Polri dengan menyelesaikan permasalahan internal secara bijak.
"Mengatasi masalah harus dilakukan berembug dan tidak diekspose keluar yang justru tidak menyelesaikan masalah," ujar Menteri Dalam Negeri itu.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Bekto menyatakan pihaknya akan bersama Polri mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan merespon komplain secara cepat dan tepat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bekto mengungkapkan lembaga kepolisian masuk dalam peradilan umum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pembentukan Kompolnas.
Bekto menyampaikan perlu membangun sistem terintegrasi penerimaan dan pendataan komplain masyarakat kepada Kompolnas sehingga pihak Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri segera mengetahui, serta menindaklanjuti.
"Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat penting untuk diwujudkan," kata Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis.
Tito menuturkan pelayanan Polri harus diwujudkan secara online agar memudahkan masyarakat dan penegakan hukum akan dirancang berdasarkan database kasus yang ditangani sehingga dapat mudah diawasi.
Jenderal polisi bintang empat itu berjanji akan mengintensifkan kerja sama dengan Kompolnas guna mewujudkan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.
Kapolri Tito Karnavian meminta dukungan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam upaya mereformasi internal Polri.
"Saya sangat berharap polisi dapat dukungan dari Kompolnas untuk memperbaiki reformasi internal Polri karena Kompolnas punya akses, ada Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham di sana (Kompolnas)," kata Jenderal Tito dalam pertemuannya dengan Kompolnas.
Para menteri yang merangkap anggota Kompolnas tersebut diharapkan bisa memberikan masukan langsung kepada presiden, DPR dan lembaga-lembaga lainnya. "Kami harap ini bisa paralel. Sama-sama kita perbaiki polisi dengan cara dan kapasitasnya masing-masing," ujar mantan Kapolda Papua ini.
Menurutnya pertemuannya dengan Kompolnas merupakan bukti bahwa Kompolnas adalah mitra penting bagi Polri. "Kehadiran kami di sini menunjukkan Kompolnas ini mitra yang sangat penting bagi Polri," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan kebijakan utamanya yakni upaya reformasi kepolisian yang meliputi perbaikan masalah kultural, perbaikan kinerja, hubungan dengan media, perbaikan pelayanan publik, perbaikan kualitas penegakkan hukum dan peningkatan kualitas rekrutmen sumber daya manusia.
"Kami juga dapat feedback dari Pak Mendagri sebagai Wakil Ketua (Kompolnas) dan Sekretaris Kompolnas, Pak Bekto Suprapto," katanya.
Menurut Kapolri, pihaknya akan mengadakan pertemuan serupa dalam dua atau tiga bulan mendatang.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga merangkap sebagai Wakil Ketua Kompolnas dan para anggota Kompolnas.
Sementara beberapa pejabat Mabes Polri yang hadir diantaranya Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan Kadivpropam Polri Irjen Pol M. Iriawan.
Wakil Ketua Kompolnas Tjahjo Kumolo berharap Kompolnas mendukung penuh bagi kemajuan Polri dengan menyelesaikan permasalahan internal secara bijak.
"Mengatasi masalah harus dilakukan berembug dan tidak diekspose keluar yang justru tidak menyelesaikan masalah," ujar Menteri Dalam Negeri itu.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Bekto menyatakan pihaknya akan bersama Polri mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan merespon komplain secara cepat dan tepat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bekto mengungkapkan lembaga kepolisian masuk dalam peradilan umum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pembentukan Kompolnas.
Bekto menyampaikan perlu membangun sistem terintegrasi penerimaan dan pendataan komplain masyarakat kepada Kompolnas sehingga pihak Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri segera mengetahui, serta menindaklanjuti.