Kendari (Antara News) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setempat 2015 sebesar 69,44 dari skala 0 sampai 100 atau menurun jika dibandingkan dengan 2014 sebesar 70.13 atau turun 0,69 poin.
Kepala BPS Provinsi Sultra Atqo Mardyanto, Rabu, mengatakan kondisi itu menempatkan kinerja demokrasi di Papua pada level "sedang".
"Secara umum pengelompokan tingkat demokrasi, dikatakan `baik` jika indeks di atas 80, dikatakan `sedang` jika indeksnya antara 60 sampai 80, dan dikatakan `buruk` jika indeks di bawah 60," kata Atgo lagi.
Menurut dia, penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi oleh turunnya indeks aspek "lembaga-lembaga demokrasi" yang turun 8,93 poin dari (70,92 menjadi 61,99).
Sementara indeks aspek "kebebasan sipil" mengalami kenaikan 0,25 pon dari (90,89 ,emjadi 91,14) dan aspek "haak-hak politik" naik 33,75 poin dari (53,20 menjadi 56,95).
"Data Indek Demokrasi Indonesia Sultra dihimpun dari empat sumber yaitu revew surat kabar lokal, revew dokumen (perda, pergub), focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam," ujar Aqto.
Ia juga menambahkan, IDI Sultra 2015 terdapat 14 indikator yang tercatat mencapai kinerja kategori baik dengan skor di atas 80.
Disis lain IDI Sultra 2015 masih mencatat masalah "kronis" yakni pada variabel peran "DPRD" dan peran Partai Politik yang terus terperangkap pada kategori buruk yang skornya di bawah 60.
Indikator-ondikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah alokasi anggaran pendidikan/kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu.
"Oleh karena itu, kiranya indikator tersebut mendatang, membutuhkan perhatian ekstra agar nilainya dapat membaik pada kesempatan mendatang," ujar Aqto menambahkan.
Kepala BPS Provinsi Sultra Atqo Mardyanto, Rabu, mengatakan kondisi itu menempatkan kinerja demokrasi di Papua pada level "sedang".
"Secara umum pengelompokan tingkat demokrasi, dikatakan `baik` jika indeks di atas 80, dikatakan `sedang` jika indeksnya antara 60 sampai 80, dan dikatakan `buruk` jika indeks di bawah 60," kata Atgo lagi.
Menurut dia, penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi oleh turunnya indeks aspek "lembaga-lembaga demokrasi" yang turun 8,93 poin dari (70,92 menjadi 61,99).
Sementara indeks aspek "kebebasan sipil" mengalami kenaikan 0,25 pon dari (90,89 ,emjadi 91,14) dan aspek "haak-hak politik" naik 33,75 poin dari (53,20 menjadi 56,95).
"Data Indek Demokrasi Indonesia Sultra dihimpun dari empat sumber yaitu revew surat kabar lokal, revew dokumen (perda, pergub), focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam," ujar Aqto.
Ia juga menambahkan, IDI Sultra 2015 terdapat 14 indikator yang tercatat mencapai kinerja kategori baik dengan skor di atas 80.
Disis lain IDI Sultra 2015 masih mencatat masalah "kronis" yakni pada variabel peran "DPRD" dan peran Partai Politik yang terus terperangkap pada kategori buruk yang skornya di bawah 60.
Indikator-ondikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah alokasi anggaran pendidikan/kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu.
"Oleh karena itu, kiranya indikator tersebut mendatang, membutuhkan perhatian ekstra agar nilainya dapat membaik pada kesempatan mendatang," ujar Aqto menambahkan.